Potensi Kerawanan Pilkada Ada di TPS: Kapolres Mura Peringati KPPS Soal Pidana Pemilu

potensi kerawanan pilkada ada di tps: kapolres mura peringati kpps soal pidana pemilu koranpalpos.com - hati-hati, potensi kerawanan pemilihan kepala daerah (pilkada ) ada di tps (tempat pemungutan suara).  peringatan tersebut disampaikan langsung oleh kapolres musi rawas (mura) akbp andi supriadi, saat acara silaturahmi bersama insan pers kabupaten mura, di rumah makan ponix, jalan yos sudarso lubuklinggau, rabu 30 oktober 2024. menurut akbp andi, hal tersebut belajar dari pengalaman pada pemilu legislatif (pileg) februari 2024 lalu.  dimana terdapat 27 dokumen yang hilang. "saya gak usah sebut desanya ya, kalau tidak ada permufakatan jahat dalam kelompok itu bagaimana mungkin 27 dokumen bisa hilang," ungkap akbp andi.  baca juga:masa berlaku paspor kini diperpanjang hingga 10 tahun baca juga:warga oku diingatkan waspada, suhu panas capai 38,5 derajat celsius untuk itu, akbp andi, memberi peringatan keras kepada pihak penyelenggara terutama kpps (kelompok penyelenggara pemungutan suara) dalam pelaksanaan pilkada kali ini untuk tidak bermain api. karena dirinya tidak akan segan-segan memproses tindak pidana pemilu.  "kalau mau coba menginap di ruang tahanan polres mura boleh, silakan saja, 7 hari atau mau sampai 2 bulan, selanjutnya dititipkan ke lapas juga boleh,"  tegasnya dengan mimik wajah serius.  akbp andi juga menjelaskan alasannya untuk serius menerapkan aturan hukum pidana pemilu. karena hal itu penting untuk proses pembelajaran kepada pihak penyelenggara agar kedepannya tidak akan ada lagi penyelenggara yang bermain mata dengan peserta pemilu baik itu pemilu legislatif, maupun pemilukada.  "ini penting untuk menciptakan pemilu yang berkualitas," terangnya. baca juga:pj. bupati banyuasin sigap : serahkan bantuan korban puting beliung di desa telang jaya ! baca juga:pep adera field cetak rekor baru : angka produksi minyak harian tertinggi sebesar 4.210 bopd ! semua bentuk kerawan yang terjadi di tps tambah akbp andi, merupakan potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat atau kamtibmas.  sudah menjadi tugas polres mura untuk mengantisipasi dan menangani masalah kamtibmas di wilayah hukumnya.  "jadi apapun yang menjadi pemicu gangguan kamtibmas akan kita tindak tegas," ujarnya.  untuk itu dikatakan akbp andi, perlu adanya edukasi bagi kpps tentang apa yang harus dilakukan dan tidak boleh dilakukan oleh kpps dalam melaksanakan tugasnya.  baca juga:2 varietas padi organik muara enim resmi terdaftar di kementerian pertanian baca juga:pemkot prabumulih salurkan cadangan pangan tindakan apa saja yang mengarah kepada pidana pemilu termasuk akibat hukum atau sanksi yang bisa diterima.   "perlu adanya bimtek tapi pelaksanaannya bukan seperti yang selama ini seluruh kpps dikumpulkan menjadi satu dan bimtek di hotel sehari selesai. bagaimana bisa masuk materinya diberikan kepada ribuan orang dalam sehari selesai," ujarnya.   sebaliknya akbp andi, mengusulkan agar pola bimtek yang selama ini hanya terkesan sebatas seremonial semata  itu di rubah agar kpps  benar-benar diberikan pembekalan tentang tugas mereka dan sanksi pidana pemilu bila melenceng dari aturan yang berlaku.  "jadi kita beri edukasi perkecamatan, bisa dengan melakukan roadshow ke setiap kecamatan dengan begitu materi yang disampaikan  dapat terserap dengan baik oleh kpps, saya sendiri siap mendampingi kpu dan bawaslu untuk turun ke setiap kecamatan," tuturnya. baca juga:2 varietas padi organik muara enim resmi terdaftar di kementerian pertanian baca juga:pemkot prabumulih salurkan cadangan pangan sementara itu divisi hukum dan pengawasan kpu mura hengki ternando, sependapat bila tingkat kerawanan pilkada ada pada tps.  hal itu merupakan hasil evaluasi dari litigasi pada pileg 2024.  "dari hasil evaluasi litigasi yang kita laksanakan harus ada pembenahan yang dilakukan," kata hengki. karena itu kpu pihaknya bekerjasama dengan polres mura untuk mengadakan bimtek di setiap kecamatan.  dia juga mengakui bahwa dari lebih dari 4.000 kpps di mura tak akan bisa menyerap materi secara optimal bila bimtek dilakukan dalam satu tempat dan waktu yang sama.  "untuk pelaksanaannya nanti teknisnya seperti apa masih kita bahas dengan polres mura," pungkasnya. 

Tag

• # pidana pemilu
• # kelompok penyelnggara pemungutan suara
• # potensi kerawanan pilkada
• # tempat pemungutan suara
• # akbp andi supriadi
• # kapolres mura
• # kpps
• # tps

Share

• 
• 
• 
• 
•