Saatnya Setop Ketergantungan dengan Impor !

Dengan kualitas pendidikan yang baik dan tersedianya bahan pangan dalam jumlah yang cukup banyak, bangsa Indonesia dapat berkontribusi dalam pemikiran dan pemenuhan kebutuhan pangan dunia," kata Truman.

Sedangkan Profesor Benyamin Lakitan mengharapkan kepada Presiden dan Wapres baru agar memberikan perhatian besar di dunia pendidikan terutama bidang pertanian, karena negara ini adalah negara agraris.

BACA JUGA:KLHK Dipisah Menjadi 2 Kementerian Baru : Menjadi KLH/BPLH dan Kementrian Kehutanan, Berikut Alasannya !

BACA JUGA:Vagus Nerve Stimulation : Solusi Modern Atasi Epilepsi !

Dengan pendidikan pertanian yang baik, dapat dilahirkan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan mengembangkan sektor pertanian dan meningkatkan produksi berbagai bahan pangan yang dibutuhkan masyarakat.

Peningkatan produksi berbagai bahan pangan, selain dapat meningkatkan ketahanan pangan nasional juga bisa memenuhi kebutuhan pangan dunia, kata tokoh masyarakat yang juga dosen senior Fakultas Pertanian Universitas Sriwijaya (Unsri) itu pula.

Sementara dilain sisi, Kabinet Meran Putih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka yang terlihat gemuk, tak lepas dari penilaian sejumlah pihak. Dimana di Kabinet Merah Putih ada 48 menteri dan 5 pejabat setingkat menteri yang akan mendampingi mereka.

Kondisi ini juga menjadi bahan perbincangan, dengan beberapa pihak menganggap kabinet ini gemuk akan membawa beban baru bagi pemerintahan.

Pengamat politik yang juga Ketua Umum LISAN, Hendarsam Marantoko, yang juga seorang praktisi hukum, memberikan tanggapan berbeda.

Hendarsam Marantoko menjelaskan, bahwa pembentukan kabinet besar ini adalah bagian dari strategi untuk merampingkan tugas kementerian.

"Soal kabinet gemuk perlu diluruskan. Jika yang dimaksud Kabinet gemuk itu sebagai penambahan volume baru yang tidak penting, ya jelas itu tidak diperlukan," katanya saat dikonfirmasi, Senin, 21 Oktober 2024.

"Sementara yang dilakukan oleh Pak Prabowo ini ialah merampingkan postur tugas kementerian agar para menteri lebih fokus pada satu pekerjaan yang relevan. Itu dua terminologi yang berbeda, lho," sambungnya.

Hendarsam menambahkan bahwa banyaknya jumlah menteri adalah akibat dari pemisahan tugas kementerian yang sebelumnya terlalu padat.

Misalnya, kementerian Hukum dan HAM kini dipisah menjadi dua kementerian: Kementerian Hukum dan Kementerian Hak Asasi Manusia.

Di bidang hukum saja sudah begitu kompleks, ada dirjen Peraturan perundang-undangan, dirjen administrasi hukum umum, dirjen pemasyarakatan, dirjen imigrasi, dirjen kekayaan intelektual, ditambah lagi dengan dirjen Hak Asasi Manusia," jelasnya.