Bawaslu Temukan Banyaknya Temuan Pelanggaran Netralitas ASN dan Kepala Desa di Pilkada 2024

Reporter: Popa Delta |

Editor: Isro Antoni |

Selasa , 08 Oct 2024 - 19:45

Anggota Bawaslu RI Puadi--Foto: Antara

JAKARTA, KORANPALPOS.COM - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI kembali menyoroti maraknya temuan pelanggaran terkait netralitas aparatur sipil negara (ASN) dan kepala desa dalam penyelenggaraan Pilkada 2024. Pelanggaran ini mencuat di berbagai daerah yang saat ini tengah melaksanakan tahapan pemilihan, dan menjadi sorotan utama karena berdampak langsung pada proses demokrasi.

Anggota Bawaslu RI, Puadi, dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (08/10), mengungkapkan bahwa pelanggaran tersebut banyak berkaitan dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Pilkada. Pasal ini menegaskan larangan bagi ASN dan kepala desa untuk terlibat dalam aktivitas politik yang mendukung salah satu calon kepala daerah.

Menurut Puadi, netralitas ASN dan kepala desa sangat penting untuk menjaga integritas pelaksanaan pemilu. Namun, temuan Bawaslu menunjukkan bahwa banyak pejabat di level tersebut melanggar aturan yang telah ditetapkan.

"Peristiwa yang paling banyak ditemukan adalah pelanggaran yang tertuang dalam Pasal 71 ayat (1) UU Pilkada, terutama terkait dengan netralitas aparatur sipil negara (ASN) dan kepala desa," ungkap Puadi.

Pada Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Pilkada, disebutkan bahwa ASN serta pejabat pemerintah desa dilarang mengambil tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon. Pelanggaran yang dilakukan pejabat ini biasanya berkaitan dengan pemberian dukungan terbuka kepada salah satu calon, baik melalui pernyataan publik, kehadiran dalam kampanye, atau penggunaan fasilitas pemerintah untuk kegiatan politik.

Pelanggaran terhadap netralitas ASN dan kepala desa sangat meresahkan karena dapat memengaruhi hasil Pilkada di daerah yang bersangkutan. Terutama dalam kasus di mana calon petahana terlibat dalam pelanggaran ini, seringkali mereka memanfaatkan posisi dan kekuasaan untuk mendapatkan dukungan dari pejabat di bawah mereka. Hal ini berpotensi merusak persaingan yang seharusnya berjalan adil.

Selain itu, menurut Puadi, UU Pilkada juga melarang kepala daerah petahana yang kembali mencalonkan diri untuk melakukan mutasi atau penggantian pejabat di lingkungan pemerintah setempat dalam enam bulan sebelum penetapan calon.

"Banyak pelanggaran terkait pergantian pejabat di lingkungan pemerintahan yang dilakukan oleh calon petahana, yang seharusnya dilarang oleh UU Pilkada," jelas Puadi.

Bawaslu RI saat ini sedang menangani berbagai kasus pelanggaran yang sudah masuk ke tahap penyidikan. Di beberapa daerah, seperti Kabupaten Malaka, Nusa Tenggara Timur (NTT), serta Kabupaten Pinrang dan Enrekang di Sulawesi Selatan, Bawaslu telah menemukan bukti-bukti kuat terkait pelanggaran netralitas ASN dan kepala desa.

"Beberapa daerah sudah masuk tahap penyidikan seperti di Kabupaten Malaka, NTT serta Kabupaten Pinrang dan Enrekang di Sulawesi Selatan," tambahnya.

bawaslu temukan banyaknya temuan pelanggaran netralitas asn dan kepala desa di pilkada 2024                             jakarta, koranpalpos.com - badan pengawas pemilihan umum (bawaslu) ri kembali menyoroti maraknya temuan pelanggaran terkait netralitas aparatur sipil negara (asn) dan kepala desa dalam penyelenggaraan pilkada 2024. pelanggaran ini mencuat di berbagai daerah yang saat ini tengah melaksanakan tahapan pemilihan, dan menjadi sorotan utama karena berdampak langsung pada proses demokrasi.
anggota bawaslu ri, puadi, dalam keterangannya di jakarta, selasa (08/10), mengungkapkan bahwa pelanggaran tersebut banyak berkaitan dengan ketentuan yang diatur dalam pasal 71 ayat (1) undang-undang pilkada. pasal ini menegaskan larangan bagi asn dan kepala desa untuk terlibat dalam aktivitas politik yang mendukung salah satu calon kepala daerah.
menurut puadi, netralitas asn dan kepala desa sangat penting untuk menjaga integritas pelaksanaan pemilu. namun, temuan bawaslu menunjukkan bahwa banyak pejabat di level tersebut melanggar aturan yang telah ditetapkan.
"peristiwa yang paling banyak ditemukan adalah pelanggaran yang tertuang dalam pasal 71 ayat (1) uu pilkada, terutama terkait dengan netralitas aparatur sipil negara (asn) dan kepala desa," ungkap puadi.
baca juga:hindari black campaign : aktivis serukan pilkada serentak berjalan damai !
baca juga:akademisi : kpu harus libatkan pakar it untuk jaga sirekap
pada pasal 71 ayat (1) undang-undang pilkada, disebutkan bahwa asn serta pejabat pemerintah desa dilarang mengambil tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon. pelanggaran yang dilakukan pejabat ini biasanya berkaitan dengan pemberian dukungan terbuka kepada salah satu calon, baik melalui pernyataan publik, kehadiran dalam kampanye, atau penggunaan fasilitas pemerintah untuk kegiatan politik.
pelanggaran terhadap netralitas asn dan kepala desa sangat meresahkan karena dapat memengaruhi hasil pilkada di daerah yang bersangkutan. terutama dalam kasus di mana calon petahana terlibat dalam pelanggaran ini, seringkali mereka memanfaatkan posisi dan kekuasaan untuk mendapatkan dukungan dari pejabat di bawah mereka. hal ini berpotensi merusak persaingan yang seharusnya berjalan adil.
selain itu, menurut puadi, uu pilkada juga melarang kepala daerah petahana yang kembali mencalonkan diri untuk melakukan mutasi atau penggantian pejabat di lingkungan pemerintah setempat dalam enam bulan sebelum penetapan calon.
"banyak pelanggaran terkait pergantian pejabat di lingkungan pemerintahan yang dilakukan oleh calon petahana, yang seharusnya dilarang oleh uu pilkada," jelas puadi.
baca juga:dprd prabumulih umumkan pimpinan definitif periode 2024-2029 
baca juga:cegah hoaks : kasatgas humas polres muara enim koordinasi di kantor bawaslu !
bawaslu ri saat ini sedang menangani berbagai kasus pelanggaran yang sudah masuk ke tahap penyidikan. di beberapa daerah, seperti kabupaten malaka, nusa tenggara timur (ntt), serta kabupaten pinrang dan enrekang di sulawesi selatan, bawaslu telah menemukan bukti-bukti kuat terkait pelanggaran netralitas asn dan kepala desa.
"beberapa daerah sudah masuk tahap penyidikan seperti di kabupaten malaka, ntt serta kabupaten pinrang dan enrekang di sulawesi selatan," tambahnya.
penanganan pelanggaran ini sangat penting untuk menjaga kredibilitas pemilu dan memastikan bahwa semua calon kepala daerah bersaing secara adil dan transparan. bawaslu juga bekerja sama dengan penegak hukum dan pihak terkait untuk menyelesaikan kasus-kasus ini sebelum pilkada mencapai tahap akhir.
pilkada serentak 2024 adalah salah satu ajang demokrasi terbesar di indonesia. sebanyak 1.553 pasangan calon akan bersaing di 37 provinsi, 415 kabupaten, dan 93 kota. pemilihan ini akan berlangsung pada 27 november 2024 dengan masa kampanye yang telah dimulai sejak 25 september dan berakhir pada 23 november 2024.
baca juga:berjuang bersama rakyat : al-shinta kunjungi pendukung di 8 desa !
tahapan selanjutnya akan memasuki masa tenang selama tiga hari, yakni dari tanggal 24 hingga 26 november 2024, sebelum hari-h pemungutan suara. proses rekapitulasi hasil penghitungan suara akan dilakukan mulai dari 27 november hingga 16 desember 2024.
komisi pemilihan umum (kpu) ri telah menetapkan jumlah pasangan calon yang akan bersaing di pilkada 2024 setelah melalui proses verifikasi dan penetapan calon oleh masing-masing kpu daerah.
anggota kpu ri, august mellaz, menjelaskan bahwa dari total 1.561 pasangan calon yang mendaftar, 1.553 pasangan telah dinyatakan lolos dan berhak maju dalam pilkada 2024. sebagian besar pelanggaran netralitas asn dan kepala desa yang terdeteksi berkaitan dengan dukungan kepada pasangan calon yang tengah bersaing dalam kontestasi tersebut.
seiring dengan berlangsungnya tahapan kampanye, potensi pelanggaran netralitas asn dan kepala desa diperkirakan akan semakin meningkat. tahap kampanye adalah periode paling krusial di mana banyak pejabat pemerintah berpotensi terlibat dalam kegiatan politik praktis.
bawaslu mengimbau kepada seluruh asn dan kepala desa agar tetap menjaga netralitas mereka dalam proses pilkada, sesuai dengan aturan yang berlaku. asn diharapkan tetap fokus pada tugasnya sebagai pelayan publik dan tidak terlibat dalam politik praktis, sementara kepala desa harus memastikan bahwa mereka tidak menggunakan pengaruh jabatannya untuk mendukung salah satu calon.
baca juga:kampanye calon wako prabumulih : h. arlan pamer 4 istri !
untuk mencegah lebih banyak pelanggaran, bawaslu terus melakukan pemantauan secara intensif di setiap tahapan pilkada, mulai dari kampanye hingga penghitungan suara. selain itu, bawaslu bekerja sama dengan kpu, polri, dan kejaksaan dalam sentra gakkumdu untuk mempercepat proses penanganan pelanggaran pemilu.
pelanggaran terhadap netralitas asn dan kepala desa dapat berdampak serius, baik secara hukum maupun moral. pejabat yang terbukti melanggar aturan dapat dikenakan sanksi pidana, termasuk ancaman pemecatan dari jabatan. bawaslu berkomitmen untuk menindak tegas setiap pelanggaran yang terjadi dan berharap agar semua pihak, baik peserta pemilu maupun masyarakat, turut mendukung terciptanya pilkada yang bersih dan adil.
pada akhirnya, keberhasilan pilkada 2024 sangat bergantung pada komitmen seluruh pihak untuk menjaga integritas dan netralitas dalam proses pemilihan ini. bawaslu berharap agar masyarakat juga berperan aktif dalam melaporkan segala bentuk pelanggaran yang terjadi selama proses pilkada, sehingga kualitas demokrasi di indonesia terus meningkat. (ant)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Palembang Pos 9 Oktober 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan