Harga Rumah Subsidi Mengalami Kenaikan : Berikut Daftar Harga Lengkap Masing-masing Provinsi 2024 !

Reporter: Echi |

Editor: Zen Kito |

Senin , 07 Oct 2024 - 10:11

Harga rumah subsidi mengalami kenaikan harga jual pada tahun 2024-Foto : Antara-

4. Maluku, Maluku Utara, Bali, dan Nusa Tenggara, Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi) serta beberapa wilayah lainnya mengalami kenaikan harga dari Rp 181 juta pada tahun 2023 menjadi Rp 185 juta pada 2024.

5. Papua dan wilayah sekitarnya mengalami kenaikan tertinggi, dari Rp 234 juta pada tahun 2023 menjadi Rp 240 juta pada tahun 2024.

Kenaikan harga ini menjadi cerminan langsung dari berbagai pertimbangan ekonomi dan sosial yang dihadapi oleh pemerintah, terutama terkait dengan kenaikan harga bahan bangunan dan lahan.

Kebijakan kenaikan harga rumah subsidi bukanlah keputusan yang diambil secara sembarangan.

Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono, menekankan bahwa kenaikan ini didasarkan pada beberapa faktor utama, di antaranya:

1. Kenaikan Harga Bahan Bangunan

Harga bahan bangunan seperti semen, baja, dan material lainnya terus meningkat dari tahun ke tahun.

Hal ini berdampak pada peningkatan biaya pembangunan rumah, sehingga pemerintah harus menyesuaikan harga jual agar tetap sesuai dengan biaya yang dikeluarkan oleh pengembang.

2. Keterjangkauan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)

Meskipun harga rumah subsidi naik, pemerintah tetap berkomitmen untuk menjaga keterjangkauan rumah bagi MBR.

Salah satu strategi yang diambil adalah melalui program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) yang terus dikembangkan.

3. Upaya Mengurangi Backlog Perumahan

harga rumah subsidi mengalami kenaikan : berikut daftar harga lengkap masing-masing provinsi 2024 !                            palembang, koranpalpos.com -  kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat (pupr) mengambil langkah signifikan dengan menetapkan batasan harga jual rumah subsidi.
kebijakan ini tertuang dalam keputusan menteri pupr nomor 689/kpts/m/2023, yang mulai berlaku pada 23 juni 2023.
melalui kebijakan ini, pemerintah berharap dapat menjaga keseimbangan antara keterjangkauan rumah subsidi dan kenaikan harga bahan bangunan serta lahan yang terus meningkat.
baca juga:harga pangan 7 oktober2024 : minyak goreng stabil, beras dan cabai alami perubahan !
baca juga:ditemukan cadangan raksasa gas dan kondensat baru di indonesia : di sini lokasinya !
dalam kebijakan ini, batasan harga rumah subsidi ditetapkan berdasarkan wilayah geografis.
setiap wilayah mengalami penyesuaian harga yang didasarkan pada kondisi ekonomi setempat dan faktor eksternal lainnya.
beberapa rincian penting dari kebijakan tersebut adalah sebagai berikut:
baca juga:kopi robusta lahat resmi mendunia : cita rasa khas sumatera selatan kini terlindungi !
baca juga:cara mudah klaim saldo dana gratis rp170.000 di special weekend, 6 oktober 2024 !
1. jawa dan sumatera (kecuali kepulauan riau, bangka belitung, dan kepulauan mentawai) mengalami kenaikan harga dari rp 162 juta pada tahun 2023 menjadi rp 166 juta pada tahun 2024.
2. kalimantan (kecuali kabupaten murung raya dan mahakam ulu) juga mengalami kenaikan, dari rp 177 juta pada 2023 menjadi rp 182 juta pada tahun 2024.
3. sulawesi, bangka belitung, kepulauan mentawai, dan kepulauan riau (kecuali kepulauan anambas) mengalami peningkatan dari rp 168 juta pada tahun 2023 menjadi rp 173 juta pada tahun 2024.
baca juga:cara mudah dan praktis top up ovo dari dana: solusi cepat isi saldo dengan mudah
baca juga:20 bumn dengan laba dan pendapatan terbesar 2024 : tidak ada pt. bukit asam tbk ! 
4. maluku, maluku utara, bali, dan nusa tenggara, jabodetabek (jakarta, bogor, depok, tangerang, bekasi) serta beberapa wilayah lainnya mengalami kenaikan harga dari rp 181 juta pada tahun 2023 menjadi rp 185 juta pada 2024.
5. papua dan wilayah sekitarnya mengalami kenaikan tertinggi, dari rp 234 juta pada tahun 2023 menjadi rp 240 juta pada tahun 2024.
kenaikan harga ini menjadi cerminan langsung dari berbagai pertimbangan ekonomi dan sosial yang dihadapi oleh pemerintah, terutama terkait dengan kenaikan harga bahan bangunan dan lahan.
baca juga:pendaftar qr code pertalite tembus 5,5 juta kendaraan : begini cara melakukan pandaftaran !
baca juga:harga biodiesel oktober 2024 resmi naik : esdm tetapkan rp12.633 per liter !
kebijakan kenaikan harga rumah subsidi bukanlah keputusan yang diambil secara sembarangan.
menteri pupr, basuki hadimuljono, menekankan bahwa kenaikan ini didasarkan pada beberapa faktor utama, di antaranya:
1. kenaikan harga bahan bangunan
harga bahan bangunan seperti semen, baja, dan material lainnya terus meningkat dari tahun ke tahun.
hal ini berdampak pada peningkatan biaya pembangunan rumah, sehingga pemerintah harus menyesuaikan harga jual agar tetap sesuai dengan biaya yang dikeluarkan oleh pengembang.
2. keterjangkauan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (mbr)
meskipun harga rumah subsidi naik, pemerintah tetap berkomitmen untuk menjaga keterjangkauan rumah bagi mbr.
salah satu strategi yang diambil adalah melalui program fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (flpp) dan tabungan perumahan rakyat (tapera) yang terus dikembangkan.
3. upaya mengurangi backlog perumahan
salah satu alasan kenaikan harga ini adalah untuk mempercepat ketersediaan rumah bagi masyarakat.
pemerintah berharap bahwa dengan menyesuaikan harga, akan lebih banyak rumah subsidi yang bisa dibangun dan diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan.
4. keberlanjutan program perumahan
kenaikan harga ini juga bertujuan untuk menjaga keberlangsungan program perumahan nasional.
dengan harga yang lebih realistis, diharapkan program-program seperti flpp dapat terus berlanjut dan memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat.
selain menyesuaikan harga rumah subsidi, pemerintah melalui kementerian pupr juga mendorong sertifikasi bangunan hijau (bgh) sebagai bagian dari upaya keberlanjutan dalam pembangunan perumahan.
sertifikasi bgh melibatkan serangkaian proses pengukuran dan evaluasi terhadap kinerja bangunan dalam hal efisiensi energi, pengelolaan sumber daya, penggunaan material ramah lingkungan, serta kualitas sanitasi bangunan.
direktur jenderal perumahan kementerian pupr, iwan suprijanto, menekankan bahwa perumahan bersubsidi dengan sertifikat bgh bukan hanya menciptakan lingkungan yang nyaman, tetapi juga memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat.
dengan sertifikasi ini, rumah-rumah bersubsidi diharapkan dapat menjadi lebih efisien dalam penggunaan energi dan air, serta mendukung prinsip-prinsip green building yang ramah lingkungan.
sertifikasi ini dilakukan berdasarkan peraturan menteri pupr nomor 21 tahun 2022 tentang penilaian kinerja bangunan gedung hijau, yang diterbitkan sebagai tindak lanjut dari peraturan pemerintah nomor 16 tahun 2021 tentang pelaksanaan undang-undang nomor 28 tahun 2002 tentang bangunan gedung.
penerapan konsep green building dalam perumahan subsidi tidak terlepas dari berbagai tantangan.
salah satu tantangan terbesar adalah kesiapan para pemangku kepentingan, termasuk pengembang, pemerintah daerah, dan masyarakat, untuk memahami dan mendukung prinsip-prinsip green building.
meskipun kesadaran akan pentingnya keberlanjutan lingkungan semakin meningkat, implementasi konsep ini di lapangan masih memerlukan dukungan yang lebih luas.
iwan suprijanto menambahkan bahwa bangunan hijau bukan hanya sekadar tren, tetapi merupakan komitmen jangka panjang untuk menciptakan ruang yang lebih sehat, efisien, dan berkelanjutan bagi masyarakat.
pemerintah berharap bahwa dengan adanya kolaborasi yang kuat antara berbagai pihak, penerapan konsep green building pada rumah subsidi dapat berhasil.
selain manfaat lingkungan, bangunan bersertifikat hijau juga memberikan keuntungan ekonomis dan sosial.
rumah yang dirancang sesuai dengan prinsip-prinsip green building cenderung memiliki biaya operasional yang lebih rendah, seperti penghematan energi dan air.
di sisi sosial, rumah hijau memberikan kenyamanan yang lebih tinggi bagi penghuninya, serta menciptakan lingkungan yang lebih sehat.
pemerintah telah memulai langkah konkret dengan memberikan sertifikat bangunan gedung hijau (bgh) kepada beberapa perumahan bersubsidi.
salah satunya adalah perumahan mulia gading kencana (mgk) di kabupaten serang, provinsi banten.
penyerahan sertifikat ini menunjukkan bahwa sektor properti terus berkembang sejalan dengan komitmen terhadap pembangunan berkelanjutan.
kebijakan kenaikan harga rumah subsidi oleh kementerian pupr merupakan langkah strategis yang mempertimbangkan berbagai aspek ekonomi dan sosial.
kenaikan ini tidak hanya bertujuan untuk menyesuaikan dengan kenaikan harga bahan bangunan dan lahan, tetapi juga untuk memastikan keberlanjutan program perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
di sisi lain, sertifikasi bangunan hijau menjadi pilar penting dalam upaya pemerintah untuk menciptakan lingkungan yang lebih baik dan ramah lingkungan.
dengan penerapan green building, rumah subsidi diharapkan tidak hanya terjangkau secara harga, tetapi juga mampu memberikan kenyamanan dan efisiensi bagi penghuninya.
pemerintah terus mendorong kolaborasi antara berbagai pihak dalam mewujudkan visi pembangunan perumahan yang berkelanjutan di indonesia.
dengan komitmen yang kuat, masa depan perumahan subsidi di indonesia dapat menjadi lebih cerah, efisien, dan ramah lingkungan.

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Palembang Pos 7 Oktober 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan