KPU Empat Lawang Tetapkan Satu Pasangan Calon Bupati untuk Pilkada 2024 : HBA-Henny tak Lolos !

Reporter: Popa Delta |

Editor: Robiansyah |

Minggu , 22 Sep 2024 - 19:56

Jajaran KPU Kabupaten Empat Lawang, Sumatera Selatan -Foto : Dokumen Palpos-

Eskan menjelaskan bahwa penolakan terhadap pencalonan pasangan Budi Antoni-Heny Verawati didasarkan pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) nomor 8 tahun 2024, pasal 14 huruf M.

Dalam peraturan tersebut disebutkan bahwa calon bupati tidak boleh pernah menjabat sebagai gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, atau wakil wali kota selama dua kali masa jabatan dalam jabatan yang sama.

Budi Antoni, yang pernah menjabat sebagai Bupati Empat Lawang pada periode 2008-2015, telah melewati batasan dua periode tersebut.

Berdasarkan riwayat jabatannya, Budi Antoni sudah menjabat sebagai bupati selama dua periode, yang otomatis membuatnya tidak memenuhi syarat untuk mencalonkan diri kembali sebagai bupati.

“Pak Budi pernah menjabat sebagai Bupati Empat Lawang selama dua periode, dari tahun 2008 hingga 2015. Maka, sesuai PKPU nomor 8 tahun 2024, beliau sudah tidak bisa mencalonkan diri lagi sebagai bupati,” jelas Eskan.

Selain peraturan mengenai batasan dua periode, Budi Antoni juga terjerat kasus hukum yang semakin mempersulit pencalonannya.

Berdasarkan Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pasal 83 ayat 1 hingga 4, seorang kepala daerah yang berstatus sebagai terdakwa harus diberhentikan sementara.

Jika kemudian dinyatakan bersalah dan putusannya telah berkekuatan hukum tetap (inkracht), kepala daerah tersebut akan diberhentikan secara permanen.

Dalam kasus Budi Antoni, Surat Keputusan (SK) Menteri Dalam Negeri (Mendagri) yang dikeluarkan pada 29 Juni 2016 menyatakan bahwa keputusan pengadilan yang menetapkannya bersalah terkait dengan kasus hukum yang menjeratnya telah inkracht pada 3 Mei 2016.

Berdasarkan putusan tersebut, Budi Antoni diberhentikan dari jabatannya sebagai Bupati Empat Lawang pada periode kedua setelah menjabat selama 2 tahun 8 bulan.

Dengan demikian, berdasarkan ketentuan yang ada, masa jabatan Budi Antoni pada periode kedua tetap dihitung sebagai satu periode penuh, meskipun ia tidak menyelesaikan masa jabatan tersebut sepenuhnya.

Hal ini menyebabkan pencalonannya dalam Pilkada 2024 tidak memenuhi syarat.

kpu empat lawang tetapkan satu pasangan calon bupati untuk pilkada 2024 : hba-henny tak lolos !                            empatlawang, koranpalpos.com - komisi pemilihan umum (kpu) kabupaten empat lawang resmi menetapkan satu pasangan calon bupati dan wakil bupati yang memenuhi syarat untuk mengikuti pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak 2024 di wilayah tersebut.
setelah melalui proses seleksi yang ketat, hanya pasangan joncik muhammad dan arifai yang dinyatakan memenuhi syarat untuk maju dalam kontestasi pilkada ini.
ketua kpu empat lawang, eskan budiman, mengungkapkan bahwa sebelumnya terdapat dua bakal pasangan calon (bapaslon) yang mendaftar dan melengkapi berkas untuk mengikuti pilkada 2024.
baca juga:kontestasi pilkada oki 2024 : kpu tetapkan dua paslon yang akan bertarung!
baca juga: kpu sumsel : pengundian nomor urut digelar sehari setelah penetapan pasangan calon pilkada 2024 !
kedua pasangan tersebut adalah joncik muhammad-arifai dan budi antoni-heny verawati.
namun, setelah melalui verifikasi dokumen dan proses seleksi berdasarkan peraturan yang berlaku, hanya pasangan joncik muhammad-arifai yang dinyatakan lolos.
penetapan pasangan calon ini dilakukan melalui rapat pleno tertutup yang digelar oleh kpu empat lawang pada minggu, 22 september 2024, sekitar pukul 09.00 wib.
baca juga:sumatera selatan urutan 4 provinsi rawan pilkada 2024
baca juga:tanggapi isu dua periode : kuasa hukum hba-henny sampaikan surat resmi ke kpu empat lawang !
dalam rapat tersebut, kpu menyatakan bahwa pasangan joncik muhammad-arifai memenuhi syarat untuk maju sebagai calon bupati dan wakil bupati empat lawang.
sebaliknya, pasangan budi antoni-heny verawati dinyatakan tidak memenuhi syarat untuk mengikuti pilkada.
“hanya pasangan joncik muhammad-arifai yang memenuhi syarat sebagai calon bupati dan wakil bupati. untuk pasangan budi antoni aljufri dan henny verawati tidak memenuhi syarat sebagai calon bupati dan wakil bupati,” ujar eskan budiman. 
baca juga:diduga tidak transparan : kpu empat lawang enggan berikan salinan dpt kepada paslon hba-henny !
baca juga:pilkada empat lawang makin memanas : kpu kembalikan berkas pendaftaran hba-henny ! 
eskan menjelaskan bahwa penolakan terhadap pencalonan pasangan budi antoni-heny verawati didasarkan pada peraturan komisi pemilihan umum (pkpu) nomor 8 tahun 2024, pasal 14 huruf m.
dalam peraturan tersebut disebutkan bahwa calon bupati tidak boleh pernah menjabat sebagai gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, atau wakil wali kota selama dua kali masa jabatan dalam jabatan yang sama.
budi antoni, yang pernah menjabat sebagai bupati empat lawang pada periode 2008-2015, telah melewati batasan dua periode tersebut.
baca juga:pasangan hba-henny serahkan kembali berkas pencalonan ke kpu empat lawang untuk pilkada 2024
baca juga:hba vs joncik di pilkada empat lawang 2024 : diprediksi bakal sengit !
berdasarkan riwayat jabatannya, budi antoni sudah menjabat sebagai bupati selama dua periode, yang otomatis membuatnya tidak memenuhi syarat untuk mencalonkan diri kembali sebagai bupati.
“pak budi pernah menjabat sebagai bupati empat lawang selama dua periode, dari tahun 2008 hingga 2015. maka, sesuai pkpu nomor 8 tahun 2024, beliau sudah tidak bisa mencalonkan diri lagi sebagai bupati,” jelas eskan.
selain peraturan mengenai batasan dua periode, budi antoni juga terjerat kasus hukum yang semakin mempersulit pencalonannya.
berdasarkan undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, pasal 83 ayat 1 hingga 4, seorang kepala daerah yang berstatus sebagai terdakwa harus diberhentikan sementara.
jika kemudian dinyatakan bersalah dan putusannya telah berkekuatan hukum tetap (inkracht), kepala daerah tersebut akan diberhentikan secara permanen.
dalam kasus budi antoni, surat keputusan (sk) menteri dalam negeri (mendagri) yang dikeluarkan pada 29 juni 2016 menyatakan bahwa keputusan pengadilan yang menetapkannya bersalah terkait dengan kasus hukum yang menjeratnya telah inkracht pada 3 mei 2016.
berdasarkan putusan tersebut, budi antoni diberhentikan dari jabatannya sebagai bupati empat lawang pada periode kedua setelah menjabat selama 2 tahun 8 bulan.
dengan demikian, berdasarkan ketentuan yang ada, masa jabatan budi antoni pada periode kedua tetap dihitung sebagai satu periode penuh, meskipun ia tidak menyelesaikan masa jabatan tersebut sepenuhnya.
hal ini menyebabkan pencalonannya dalam pilkada 2024 tidak memenuhi syarat.
“masa jabatan pak budi pada periode kedua dianggap penuh meskipun beliau hanya menjabat selama 2 tahun 8 bulan, karena sudah melampaui setengah dari masa jabatan. ini sesuai dengan aturan yang tertuang dalam pkpu nomor 8 tahun 2024,” tambah eskan.
meskipun hasil penetapan ini berpotensi menimbulkan ketegangan di kalangan pendukung kedua pasangan calon, proses rapat pleno berlangsung kondusif.
ratusan personel keamanan dari kepolisian dan tni dikerahkan untuk mengamankan jalannya penetapan di kantor kpu empat lawang.
eskan mengapresiasi peran serta aparat keamanan yang menjaga ketertiban selama proses penetapan berlangsung.
“alhamdulillah, proses penetapan pasangan calon bupati dan wakil bupati berjalan lancar dan kondusif. ini tidak lepas dari peran aktif aparat keamanan yang sudah bersiaga sejak awal,” ujar eskan.
joncik muhammad dan arifai, yang dinyatakan sebagai satu-satunya pasangan calon yang lolos verifikasi, menyambut baik hasil rapat pleno ini.
dalam pernyataannya kepada media, joncik muhammad berkomitmen untuk melanjutkan program-program pembangunan yang telah ia jalankan selama menjabat sebagai bupati empat lawang.
ia juga berterima kasih kepada kpu empat lawang atas proses seleksi yang transparan dan sesuai dengan aturan.
“kami bersyukur atas hasil ini dan siap untuk melanjutkan pengabdian kepada masyarakat empat lawang. kami berterima kasih kepada kpu yang telah bekerja keras untuk memastikan proses seleksi berjalan adil dan sesuai aturan,” ungkap joncik.
di sisi lain, budi antoni dan timnya menyatakan kekecewaan atas hasil penetapan tersebut.
menurut mereka, keputusan kpu empat lawang terlalu berpihak dan tidak mempertimbangkan dinamika politik serta kontribusi budi antoni selama menjabat sebagai bupati.
“kami sangat kecewa dengan keputusan kpu. kami merasa bahwa keputusan ini tidak sepenuhnya adil dan mengabaikan fakta-fakta yang ada. pak budi telah memberikan banyak kontribusi bagi pembangunan empat lawang, dan seharusnya hal itu juga dipertimbangkan,” ujar salah satu juru bicara tim budi antoni.
namun demikian, mereka belum memutuskan apakah akan menempuh jalur hukum atau mekanisme lainnya untuk menggugat keputusan kpu tersebut.
dengan hanya satu pasangan calon yang ditetapkan, pilkada empat lawang 2024 akan menjadi ajang yang sangat penting untuk melihat arah pembangunan di daerah ini ke depan.
pasangan joncik muhammad-arifai kini menjadi satu-satunya pilihan bagi masyarakat empat lawang, yang diharapkan mampu membawa perubahan signifikan bagi daerah ini.
dukungan dari berbagai kalangan, terutama masyarakat, akan menjadi penentu utama dalam pilkada mendatang.