KPU Ingatkan Iklan Kampanye Hanya Bisa Dilakukan 10-23 November 2024 : Berikut Regulasinya !

Reporter: Popa Delta |

Editor: Maryati |

Kamis , 19 Sep 2024 - 12:58

Komisi Pemilihan Umum (KPU) menegaskan bahwa iklan bermuatan kampanye untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024 hanya diperbolehkan berlangsung selama 13 hari-FOTO : ANTARA-

kpu ingatkan iklan kampanye hanya bisa dilakukan 10-23 november 2024 : berikut regulasinya !                            koranpalpos.com - komisi pemilihan umum (kpu) menegaskan bahwa iklan bermuatan kampanye untuk pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak 2024 hanya diperbolehkan berlangsung selama 13 hari, yakni dari 10 hingga 23 november 2024.
penegasan ini disampaikan oleh ketua divisi sosialisasi, pendidikan pemilih, dan partisipasi masyarakat kpu jawa barat, hedi ardia, dalam konferensi pers di bandung, kamis.
hedi ardia menjelaskan bahwa meskipun masa kampanye secara umum dimulai pada 25 september dan berlangsung hingga 23 november 2024, iklan kampanye di media massa memiliki periode khusus.
baca juga:2 jempol untuk husnul anam : satu-satunya mantan anggota dewan ogan ilir yang hadiri pelantikan !
baca juga:40 anggota dprd ogan ilir periode 2024-2029 resmi dilantik : didominasi wajah baru !
"masa kampanye melalui iklan di media massa hanya bisa dilakukan pada 10-23 november 2024," tegas hedi.
hal ini bertujuan untuk memberikan kesempatan yang adil bagi semua pasangan calon (paslon) dalam mempromosikan diri mereka tanpa adanya gangguan dari iklan kampanye yang terlalu awal.
menurut hedi, penetapan pasangan calon akan dilakukan pada 22 september 2024, yang diikuti dengan pengundian nomor urut pada 23 september 2024.
baca juga:pengumuman ! kpu sumsel butuhkan 92.295 petugas kpps untuk pilkada 2024
baca juga:kpu rekrut 3 juta anggota kpps untuk pilkada 2024 
proses ini akan diakhiri dengan deklarasi damai pada 24 september 2024, sebelum kampanye dimulai pada 25 september 2024.
"24-26 november adalah masa tenang sebelum pemungutan suara pada 27 november 2024," ujar hedi.
hedi juga menjelaskan bahwa deklarasi damai akan menjadi acara penting untuk menandai awal kampanye.
baca juga:kpu fokus penanganan data anomali jelang penetapan dpt 
baca juga:kpu-bawaslu harus menjamin akses informasi pilkada
kpu mengharapkan agar deklarasi damai di tingkat provinsi dan kabupaten/kota dilakukan pada 23 september 2024.
"kami meminta kpu di 27 kabupaten/kota se-jabar untuk melaksanakan deklarasi damai pada tanggal 23 september, dan bila memungkinkan segera setelah pengundian nomor urut selesai, misalnya jam 13.00 wib," kata hedi.
pihaknya juga mengingatkan pentingnya memilih lokasi yang representatif dan mudah diakses oleh masyarakat.
baca juga:kpu pastikan 41 daerah melawan kotak kosong
baca juga:dpr-kpu antisipasi kotak kosong menang di pilkada 2024
"deklarasi damai harus dilaksanakan di tempat yang dapat dihadiri oleh banyak masyarakat, bukan hanya melalui streaming yang tidak semua orang dapat mengakses," jelasnya.
hedi menambahkan bahwa acara tersebut perlu diupayakan semeriah mungkin untuk meningkatkan kesadaran publik tentang tanggal pemungutan suara.
hedi ardia juga menyoroti pentingnya sosialisasi mengenai pilkada 2024 kepada masyarakat.
menurutnya, hasil survei menunjukkan bahwa sekitar 80 persen masyarakat belum mengetahui kapan pelaksanaan pilkada.
"ini menjadi tugas kami untuk memastikan informasi tentang pemilihan ini sampai ke masyarakat dengan baik. mulai dari pengenalan calon hingga jadwal pemungutan suara harus jelas," ungkapnya.
kpu mendorong agar kegiatan deklarasi damai dapat dilakukan secara maksimal, dengan menyesuaikan kemampuan anggaran daerah.
"kami dorong agar deklarasi damai bisa digelar dengan meriah agar masyarakat lebih menyadari pentingnya pilkada. namun, tetap harus mempertimbangkan kemampuan anggaran yang ada," kata hedi.
dengan berakhirnya masa kampanye pada 23 november 2024, hedi ardia mengingatkan bahwa 24-26 november adalah masa tenang di mana tidak ada kegiatan kampanye yang diperbolehkan.
pada 27 november 2024, pemilih akan melaksanakan hak pilih mereka dalam pilkada serentak, yang mencakup pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota.
kpu menegaskan bahwa mereka akan terus memantau dan menegakkan aturan kampanye untuk memastikan bahwa pilkada berjalan dengan adil dan transparan.
"kami akan memastikan bahwa semua tahapan dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku, dan bahwa semua pasangan calon mendapatkan kesempatan yang sama dalam kampanye mereka," tegas hedi.
dengan adanya pengaturan yang jelas tentang masa kampanye dan iklan di media massa, kpu berharap dapat menciptakan suasana pemilihan yang adil dan teratur.
kpu juga berkomitmen untuk terus berkoordinasi dengan pihak terkait guna memastikan kelancaran seluruh proses pilkada 2024.
pelaksanaan pilkada serentak 2024 diharapkan dapat berjalan dengan lancar berkat penegakan aturan kampanye yang ketat dan sosialisasi yang optimal.
dengan masa kampanye iklan yang hanya berlangsung 13 hari, serta persiapan dan deklarasi damai yang terencana, kpu bertekad untuk memberikan ruang yang adil bagi setiap pasangan calon.
selain itu, memastikan bahwa masyarakat memiliki informasi yang cukup untuk membuat keputusan yang tepat dalam pemilihan mendatang.
dalam menghadapi pilkada ini, kpu mengingatkan semua pihak untuk mematuhi aturan dan menjadikan proses demokrasi sebagai momentum untuk memperkuat partisipasi masyarakat dalam memilih pemimpin daerah yang tepat.