Sejak 2017 Jaringan Listrik di Desa Pelimbangan Belum Normal : Dewan OKI Carikan Solusi Bersama
Dewan OKI Carikan Solusi Bersama : Sejak 2017 Jaringan Listrik di Desa Pelimbangan Belum Normal-Foto : Diansyah-
"Kami meminta DPRD mengawal percepat proses pemerataan dan pembangunan jaringan listrik PLN bagi desa yang belum berlistrik di OKI," imbuhnya.
Selain itu, dia meminta DPRD OKI segera mengintruksikan PLN untuk memperbaiki jaringan listrik dan menambah daya listrik khususnya di Desa Pelimbangan.
BACA JUGA:Polres OKU Lakukan Patroli Dialogis Cegah Pungli di Jalanan
BACA JUGA:Sekda Muba Imbau Perusahaan Lebih Proaktif Jaga Konsesi
"Datangnya kami guna memastikan permasalahan jaringan listrik PLN di Kabupaten OKI segera teratasi. Lalu, meminta PLN segera memperbaiki jaringan listrik dan menambah daya listrik di Desa Pelimbangan," ucapnya.
Menanggapi hal itu, Manager PLN ULP Kayuagung, Trio mengemukakan, besok tim ULP wilayah Tugumulyo akan survei ke lokasi bersama-sama guna melihat berapa panjang jarak untuk memasang tiang, gardu dan kabel.
"Jadi, besok kami mengajak warga setempat, kades dan camat untuk sama-sama menentukan titik-titik tiang dan gardu di lokasi," terangnya.
Masih katanya, terdapat kendala untuk di lapangan, yaitu adanya larangan penebangan pohon di tempat tiang dan gardu pemasangan PLN.
BACA JUGA:Catat Ya ! Iqbal Janji Tertibkan PKL di Pasar Atas Baturaja
BACA JUGA:Pelayanan Dokumen Kependudukan Selesai 1 Jam : Ini yang Dilakukan Disdukcapil OKU !
"Ada kejadian, waktu itu kami pernah memasang tiang-tiang PLN, tetapi warga tidak ingin pohonnya ditebang," tandasnya didampingi Manager PLN ULP Tugu Mulyo, Cahyadi Rukmantara.
Maka jika nanti direalisasikan, mereka meminta warga kooperatif untuk membantu menebang pohon di lokasi yang ditempatkan tiang maupun trafo.
"Kita juga meminta DPRD OKI dan kades membantu membuatkan surat permintaan ke unit 3 PLN Ogan Ilir agar program tersebut segera terealisasi," sambungnya.
Selain itu, dirinya meminta seluruh pelanggan baru untuk memasang meteran dengan cara resmi, agar biaya yang dikeluarkan lebih murah.
BACA JUGA:Soal Rekomendasi Bawaslu: Pejabat Walikota Lubuklinggau Tegaskan Hal Ini