Bawaslu Panggil Dua Pejabat di Lingkungan Pemkot Lubuklinggau : Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN !

Reporter: Maryati |

Editor: Robiansyah |

Senin , 02 Sep 2024 - 19:03

Gedung Bawaslu Kota Lubuklinggau. Foto : istimewa--

bawaslu panggil dua pejabat di lingkungan pemkot lubuklinggau : dugaan pelanggaran netralitas asn !                            lubuklinggau, koranpalpos.com - diduga melanggar netralitas dalam pilkada serentak 2024, istri pasangan kandidat walikota dan wakil walikota lubuklinggau, h rodi wijaya dan h imam senen, dipanggil bawaslu.  
pemanggilan ini dilakukan bawaslu kota lubuklinggau, karena kedua istri kandidat walikota dan wakil walikota lubuklinggau ini merupakan pejabat di lingkungan pemerintah kota (pemkot) lubuklinggau. 
namun kedua asn tersebut yang dijadwalkan dimintai keterangan dan klarifikasinya senin, 2 september 2024, tidak ada yang datang memenuhi panggilan dari bawaslu. 
ketua bawaslu lubuklinggau dedi karema jaya (dkj), ketika dihubungi palpos, senin 2 september 2024, membenarkan pemanggilan tersebut.
baca juga:resmi : hilwen emban jabatan kasat pol pp dan damkar oki baru
baca juga:tekan angka rawan pangan daerah : pemkab banyuasin launching gmdk !
"ya hari ini agendanya pukul 14.00 wib dan 15.00 wib, kita minta keterangan dan klarifikasi kepada kedua asn tersebut," ungkap dkj. 
namun keduanya tidak memenuhi panggilan bawaslu. salah satunya dengan alasan sedang dinas luar (dl) sedangkan satu lainnya tanpa keterangan. 
meski kedua tidak hadir hari ini, menurut dkj, pihaknya akan memanggil ulang. "ini panggilan pertama, nanti kita akan lakukan panggilan kedua yang dijadwalkan besok," ujarnya.
jika pada panggilan kedua mereka tetap tidak datang,  ditegaskan dkj pihaknya tetap akan mengambil keputusan dan mereka terbukti melanggar atau tidak dan mengeluarkan rekomendasi kepada pejabat (pj) walikota lubuklinggau. 
baca juga:farid ajak membumikan alquran di banyuasin : memperkuat keimanan melalui khataman dan pembangunan musala !
baca juga:pj bupati imbau masyarakat manfaatkan lahan kosong
"hadir atau tidak mereka besok, bawaslu tetap akan mengambil keputusan dan membuat rekomendasi kepada pj walikota selaku pejabat pembina kepegawaian yang melakukan pembinaan dan pengawasan netralitas asn dalam pemilu dan pilkada," tegas dkj. 
sebab lanjut dkj, pemanggilan terhadap kedua asn tersebut bukan hanya karena adanya laporan masyarakat, namun juga adanya laporan hasil pengawasan (lhp) dari tim bawaslu yang bertugas di lapangan. 
dijelaskan dkj, selain adanya dugaan pelanggaran netralitas asn dalam hal ini juga ada pelanggaran disiplin pegawai. 
seperti saat kedua asn ini hadir dalam deklarasi kandidat walikota dan wakil walikota lubuklinggau dan mengantarkan suami mereka mendaftar ke kpu kota lubuklinggau.
baca juga:rampung 100 persen, jembatan air lematang siap diresmikan gubernur 
baca juga:pj bupati muara enim jajal tank amphibi dan senpi militer
"sebenarnya mereka bisa saja hadir dan mendampingi suami mereka sebagai istri, tetapi harus cuti dan izin atasan langsung dalam hal ini pj walikota," tegas dkj.
namun berdasarkan konfirmasi pihaknya kepada pj walikota, kedua asn ini tidak ada pengajuan cuti ataupun izin tertulis kepada pj walikota selaku atasan mereka sekaligus pembina kepegawaian yang melakukan pembinaan dan pengawasan netralitas asn.
padahal lanjutnya, saat pelaksanaan deklarasi bukan pada hari libur melainkan pada hari kerja, sedangkan mereka bolos kerja menghadiri deklarasi dan mengantarkan suami mereka mendaftar ke kpu. 
"poin pertama yang sudah pasti pelanggaran disiplin, kemudian dugaan pelanggaran netralitas asn karena status mereka sebagai asn dan tidak adanya curi ataupun izin atasan," jelas dkj. 
baca juga:cegah polarisasi dan hoaks menjelang pilkada 2024, perketat pemantauan media
baca juga:samsat oku dorong pt smbr mutasi kendaraan ke plat lokal
sesuai surat keputusan bersama lima lembaga yakni kemendagri, kemenpan-rb, kepala bkn, ketua komisi asn, dan ketua bawaslu, maka bawaslu akan membuat rekomendasi kepada pj walikota terkait keputusan yang diambil dalam hal ini. 
pemanggilan ini dijelaskan dkj merupakan bagian dari upaya bawaslu untuk memastikan bahwa asn tetap netral dan tidak terlibat dalam kegiatan politik praktis, sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang.

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Palembang Pos 3 September 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan