Ingat ! Jangan Libatkan Anak-anak Kampanye Pilkada 2024

Reporter: Maryati |

Editor: Dahlia |

Sabtu , 31 Aug 2024 - 17:56

Ilustrasi kampanye yang melibatkan anak-anak-Foto: Antara-

Jika ada peserta pemilu yang terbukti melibatkan anak-anak dalam kampanye, mereka akan dikenakan sanksi pidana yang bisa berupa hukuman penjara hingga 5 tahun atau denda Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).

Komisioner KPU RI, Idham Kholik, juga memberikan peringatan tegas mengenai pentingnya tidak melibatkan anak-anak dalam kegiatan politik.

Peringatan ini disampaikan usai acara sosialisasi bersama Direktorat Jenderal HAM Kemenkumham di SMAN 68 Jakarta pada Selasa (30/8/2024).

Idham Kholik menegaskan bahwa sesuai dengan Pasal 280 Ayat (2) Huruf k dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, pelaksana kampanye tidak boleh melibatkan warga negara yang tidak memiliki hak pilih.

“Peraturan ini harus dipatuhi dengan serius. Pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat dikategorikan sebagai tindak pidana dan akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku,” kata Idham.

Sementara itu, Anggota KPAI, Sylvana Maria, melaporkan adanya beberapa kasus di mana anak-anak terlibat dalam aktivitas politik selama masa kampanye Pemilu 2024.

Sylvana menyebutkan bahwa pihaknya telah menerima hampir 10 aduan terkait penggunaan anak-anak dalam kampanye.

“Ada beberapa kasus yang dilaporkan kepada kami, baik itu dari calon legislatif maupun tim kampanye calon presiden dan calon wakil presiden. Anak-anak digunakan sebagai juru bicara atau target kampanye, di mana kampanye ini secara langsung mempengaruhi anak-anak dengan memberikan barang-barang yang bukan merupakan alat kampanye resmi,” jelas Sylvana.

Selain itu, aduan yang paling sering diterima oleh KPAI adalah kasus di mana anak-anak dijadikan objek politik uang.

Beberapa calon legislatif membayar anak-anak untuk melakukan kampanye.

Sementara tayangan viral juga menunjukkan anak-anak menyampaikan pendapat tentang calon tertentu.

Sylvana Maria menekankan bahwa meskipun partisipasi anak-anak dalam ruang publik harus dihargai dan dilindungi, mereka harus tetap terjaga dari tekanan politik dan kepentingan tertentu.

KPAI mendorong agar partisipasi anak dalam kampanye dan politik tetap mengikuti nilai-nilai etis, serta didampingi oleh orang dewasa yang dapat memastikan mereka tidak terjebak dalam praktik politik yang tidak pantas.

ingat ! jangan libatkan anak-anak kampanye pilkada 2024                             palembang, koranpalpos.com – menjelang pemilihan kepala daerah (pilkada) yang akan dilaksanakan pada akhir 27 september 2024. 
semua pihak diimbau untuk tidak melibatkan, apalagi memanfaatkan anak-anak dalam kegiatan politik. 
perlindungan anak menjadi salah satu fokus utama karena hingga pemilihan umum (pemilu) 2019 lalu, masih ditemukan berbagai kasus pelibatan anak dalam masa kampanye.
sebagai bagian dari upaya perlindungan anak, kementerian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (kemenpppa) bersama komisi pemilihan umum (kpu), badan pengawas pemilu (bawaslu), dan komisi perlindungan anak indonesia (kpai) telah menandatangani surat edaran bersama tentang penyelenggaraan pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota tahun 2020 yang ramah anak.
baca juga:gaungkan isu keberlanjutan
baca juga:sumatera selatan mantapkan persiapan hari umkm nasional 
surat edaran ini bertujuan untuk memastikan bahwa anak-anak tidak terlibat dalam kegiatan politik dan kampanye.
menurut menteri pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, bintang puspayoga, perlindungan anak merupakan prioritas dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam konteks politik. 
“kami mengajak semua pihak untuk mematuhi peraturan yang ada dan memastikan anak-anak tidak terlibat dalam aktivitas politik. perlindungan anak harus menjadi komitmen bersama, tidak hanya di level pemerintahan tetapi juga masyarakat umum,” kata bintang.
badan pengawas pemilu (bawaslu)  mengimbau peserta pemilu agar tidak melibatkan anak di bawah umur 17 tahun dalam kegiatan politik dan kampanye. 
baca juga:illegal drilling dibawa ke kemenko perekonomian ri 
baca juga:gong pesta demokrasi di sumatera selatan resmi dimulai !
bawaslu menegaskan bahwa pelibatan anak-anak dalam kampanye bertentangan dengan undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak.
penting bagi kita untuk menjaga agar kampanye tetap menyenangkan dan tidak melibatkan anak-anak dalam politisasi.
jika ada peserta pemilu yang terbukti melibatkan anak-anak dalam kampanye, mereka akan dikenakan sanksi pidana yang bisa berupa hukuman penjara hingga 5 tahun atau denda rp100.000.000 (seratus juta rupiah). 
komisioner kpu ri, idham kholik, juga memberikan peringatan tegas mengenai pentingnya tidak melibatkan anak-anak dalam kegiatan politik.
peringatan ini disampaikan usai acara sosialisasi bersama direktorat jenderal ham kemenkumham di sman 68 jakarta pada selasa (30/8/2024). 
baca juga:gong pesta demokrasi di sumatera selatan resmi dimulai !
baca juga:ketua pwi zulmansyah sekedang : anugerah mh thamrin 2024, pilar kebangkitan jurnalisme indonesia !
idham kholik menegaskan bahwa sesuai dengan pasal 280 ayat (2) huruf k dari undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu, pelaksana kampanye tidak boleh melibatkan warga negara yang tidak memiliki hak pilih.
“peraturan ini harus dipatuhi dengan serius. pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat dikategorikan sebagai tindak pidana dan akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku,” kata idham.
sementara itu, anggota kpai, sylvana maria, melaporkan adanya beberapa kasus di mana anak-anak terlibat dalam aktivitas politik selama masa kampanye pemilu 2024.
sylvana menyebutkan bahwa pihaknya telah menerima hampir 10 aduan terkait penggunaan anak-anak dalam kampanye.
“ada beberapa kasus yang dilaporkan kepada kami, baik itu dari calon legislatif maupun tim kampanye calon presiden dan calon wakil presiden. anak-anak digunakan sebagai juru bicara atau target kampanye, di mana kampanye ini secara langsung mempengaruhi anak-anak dengan memberikan barang-barang yang bukan merupakan alat kampanye resmi,” jelas sylvana. 
selain itu, aduan yang paling sering diterima oleh kpai adalah kasus di mana anak-anak dijadikan objek politik uang.
beberapa calon legislatif membayar anak-anak untuk melakukan kampanye.
sementara tayangan viral juga menunjukkan anak-anak menyampaikan pendapat tentang calon tertentu.
sylvana maria menekankan bahwa meskipun partisipasi anak-anak dalam ruang publik harus dihargai dan dilindungi, mereka harus tetap terjaga dari tekanan politik dan kepentingan tertentu. 
kpai mendorong agar partisipasi anak dalam kampanye dan politik tetap mengikuti nilai-nilai etis, serta didampingi oleh orang dewasa yang dapat memastikan mereka tidak terjebak dalam praktik politik yang tidak pantas.
“kpai beranggapan bahwa partisipasi anak harus dihormati dan dilindungi. namun, partisipasi ini harus tetap dalam koridor nilai-nilai etis. anak-anak harus diberikan ruang untuk berbicara dengan benar dan aman. orang dewasa harus mendampingi mereka dan memberikan bimbingan tentang cara menyampaikan pendapat di ruang publik,” tambah sylvana.
idham kholik menegaskan pentingnya penegakan hukum terkait pelibatan anak-anak dalam kampanye politik. 
pelanggaran terhadap ketentuan ini tidak hanya dapat merugikan hak-hak anak tetapi juga dapat mengganggu integritas proses pemilihan umum itu sendiri.
“peraturan ini bertujuan untuk melindungi anak-anak dari eksploitasi dan penyalahgunaan dalam konteks politik. kami berharap semua pihak, termasuk tim kampanye, calon legislatif, dan masyarakat umum, dapat memahami pentingnya mematuhi ketentuan ini untuk memastikan pemilu 2024 berlangsung secara adil dan sesuai dengan peraturan yang berlaku,” pungkas idham.
kpu ri bersama dengan kpai akan terus memantau pelaksanaan kampanye untuk memastikan tidak ada pelanggaran yang melibatkan anak-anak. 
keduanya juga bekerja sama dalam upaya penyuluhan dan pendidikan kepada masyarakat tentang pentingnya perlindungan anak dalam konteks politik.
media juga memegang peran penting dalam mengedukasi masyarakat tentang perlunya melindungi anak-anak dari keterlibatan dalam politik.
liputan berita dan kampanye kesadaran publik dapat membantu menyebarluaskan informasi mengenai aturan perlindungan anak serta dampak negatif dari melibatkan anak-anak dalam politik.
masyarakat juga diharapkan dapat berperan aktif dalam mengawasi dan melaporkan jika menemukan adanya pelibatan anak-anak dalam kampanye. 
dengan kerjasama antara pemerintah, lembaga terkait, media, dan masyarakat, diharapkan pelibatan anak-anak dalam politik dapat diminimalisir.
pelibatan anak-anak dalam kampanye politik menjelang pemilu 2024 menjadi isu penting yang memerlukan perhatian serius dari semua pihak. 
kpu ri, bawaslu, dan kpai menegaskan bahwa anak-anak tidak boleh terlibat dalam aktivitas politik, baik sebagai peserta kampanye maupun objek politik uang. 
penegakan hukum yang ketat dan edukasi berkelanjutan tentang perlindungan anak diharapkan dapat memastikan pemilu 2024 berlangsung dengan integritas tinggi dan melindungi hak-hak anak. 
peningkatan kesadaran dan kepatuhan terhadap aturan ini adalah kunci untuk menciptakan lingkungan politik yang aman dan adil bagi semua pihak.
dengan adanya komitmen bersama dari semua pihak, termasuk lembaga pemerintah, organisasi perlindungan anak, dan masyarakat, diharapkan pelibatan anak-anak dalam politik dapat dihindari dan pemilihan umum dapat berlangsung dengan adil dan sesuai dengan peraturan yang ada. (ant)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Palembang Pos 1 September 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan