Ketua DPR RI Puan Maharani ke Hongaria : RUU Pilkada Resmi Disahkan !

Reporter: Popa Delta |

Editor: Zen Kito |

Kamis , 22 Aug 2024 - 11:58

Ketua DPR RI, Puan Maharani-FOTO : ANTARA-

Indra menjelaskan bahwa kunjungan ini bertujuan untuk memperkuat hubungan bilateral antara Indonesia dan kedua negara tersebut.

Puan dan delegasi DPR RI lainnya dijadwalkan akan melanjutkan perjalanan ke Serbia pada tanggal 26 Agustus 2024.

Rapat paripurna yang dijadwalkan untuk Kamis pagi ini awalnya direncanakan untuk memfinalisasi pengesahan RUU Pilkada.

Namun, rapat tersebut batal digelar karena tidak memenuhi kuorum.

“Oleh karena itu, kami akan menjadwalkan kembali rapat Bamus untuk rapat paripurna karena kuorum tidak terpenuhi,” kata Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad saat hendak membuka rapat paripurna.

Pada hari Rabu, 21 Agustus 2024, Badan Legislasi DPR RI dan Pemerintah telah menyetujui untuk melanjutkan pembahasan RUU Pilkada.

Keputusan ini diambil setelah delapan fraksi di Baleg DPR RI menyatakan setuju terhadap pembahasan lebih lanjut.

Delapan fraksi tersebut adalah Fraksi Partai Gerindra, Fraksi Demokrat, Fraksi Golkar, Fraksi PKS, Fraksi NasDem, Fraksi PAN, Fraksi PKB, dan Fraksi PPP.

Namun, Fraksi PDI Perjuangan menyatakan penolakan terhadap RUU Pilkada untuk diundangkan.

Fraksi ini memilih untuk tidak berpartisipasi dalam proses pengesahan RUU yang dianggap kontroversial ini.

Dengan pengesahan RUU Pilkada, ada harapan untuk penyederhanaan proses pemilihan kepala daerah di masa depan.

RUU ini bertujuan untuk memperbaiki dan memperjelas mekanisme pemilihan serta memberikan kepastian hukum dalam proses pilkada.

ketua dpr ri puan maharani ke hongaria : ruu pilkada resmi disahkan !                            jakarta, koranpalpos.com - rapat paripurna dpr ri ke-3 masa persidangan i tahun sidang 2023–2024 telah menyetujui pengesahan rancangan undang-undang tentang perubahan keempat atas undang-undang nomor 1 tahun 2015 atau ruu pilkada menjadi undang-undang.
meskipun momen penting ini berhasil dicapai, ketua dpr ri puan maharani tidak menghadiri rapat tersebut.
ketidakhadiran puan maharani dalam rapat paripurna menjadi sorotan. anggota fraksi pdi perjuangan dpr ri masinton pasaribu menjelaskan bahwa puan maharani sedang menjalankan tugas kenegaraan dan menjalani kegiatan antarparlemen di luar negeri.
baca juga:mk tegaskan syarat usia calon kepala daerah harus terpenuhi pada saat penetapan pasangan calon !
baca juga:putusan mk mengakhiri aksi borong dukungan paslon : peluang partai politik nonparlemen di pilkada 2024 !
“beliau sedang tugas kenegaraan. tugas antarparlemen,” kata masinton di kompleks parlemen, senayan, jakarta. 
masinton juga menegaskan bahwa ketidakhadiran puan maharani bukan merupakan indikasi penolakan terhadap ruu pilkada.
fraksi pdi perjuangan, menurut masinton, tetap berkomitmen untuk mengikuti putusan mahkamah konstitusi (mk) terkait ketentuan partai politik dalam mengusung pasangan calon kepala daerah.
baca juga:kpu harus segera tindak lanjut putusan mk soal pilkada
baca juga:putusan mk terbaru : aturan baru kampanye untuk kepala daerah dan pejabat publik !
“kami tegak lurus dengan putusan mk. maka, kami akan mendaftarkan calon-calon kepala daerah kami berdasarkan putusan mk karena putusan mk adalah final dan mengikat,” tambah masinton.
sekretaris jenderal dpr ri indra iskandar mengungkapkan bahwa puan maharani sedang melakukan kunjungan kerja ke hongaria dan serbia.
“puan maharani bertolak ke hongaria, kemudian ke serbia dalam rangka kunjungan kerja untuk menghadiri undangan dari kedua parlemen negara di kawasan eropa tengah,” ujar indra.
baca juga:putusan mk mengubah konstelasi politik pilkada 2024
baca juga:pdip sambut baik putusan mk ubah aturan pilkada
indra menjelaskan bahwa kunjungan ini bertujuan untuk memperkuat hubungan bilateral antara indonesia dan kedua negara tersebut.
puan dan delegasi dpr ri lainnya dijadwalkan akan melanjutkan perjalanan ke serbia pada tanggal 26 agustus 2024.
rapat paripurna yang dijadwalkan untuk kamis pagi ini awalnya direncanakan untuk memfinalisasi pengesahan ruu pilkada.
baca juga:megawati akan umumkan 169 calon kepala dearah pada 22 agustus 2024 
baca juga:putusan mk : kpu muara enim tunggu perintah kpu ri !
namun, rapat tersebut batal digelar karena tidak memenuhi kuorum.
“oleh karena itu, kami akan menjadwalkan kembali rapat bamus untuk rapat paripurna karena kuorum tidak terpenuhi,” kata wakil ketua dpr ri sufmi dasco ahmad saat hendak membuka rapat paripurna.
pada hari rabu, 21 agustus 2024, badan legislasi dpr ri dan pemerintah telah menyetujui untuk melanjutkan pembahasan ruu pilkada.
keputusan ini diambil setelah delapan fraksi di baleg dpr ri menyatakan setuju terhadap pembahasan lebih lanjut.
delapan fraksi tersebut adalah fraksi partai gerindra, fraksi demokrat, fraksi golkar, fraksi pks, fraksi nasdem, fraksi pan, fraksi pkb, dan fraksi ppp.
namun, fraksi pdi perjuangan menyatakan penolakan terhadap ruu pilkada untuk diundangkan.
fraksi ini memilih untuk tidak berpartisipasi dalam proses pengesahan ruu yang dianggap kontroversial ini.
dengan pengesahan ruu pilkada, ada harapan untuk penyederhanaan proses pemilihan kepala daerah di masa depan.
ruu ini bertujuan untuk memperbaiki dan memperjelas mekanisme pemilihan serta memberikan kepastian hukum dalam proses pilkada.
namun, penolakan dari pdi perjuangan menunjukkan adanya ketidaksetujuan di kalangan partai politik mengenai perubahan yang diusulkan.
hal ini bisa berpotensi menimbulkan ketegangan politik di masa mendatang, terutama menjelang pilkada 2024 yang akan datang.
ruu pilkada yang telah disahkan diharapkan dapat membawa reformasi positif dalam sistem pemilihan kepala daerah.
namun, implementasinya akan menghadapi berbagai tantangan, terutama terkait dengan penyesuaian aturan dan sosialisasi kepada partai politik serta masyarakat.
pihak-pihak terkait, termasuk pemerintah dan dpr ri, diharapkan dapat bekerja sama untuk memastikan bahwa perubahan ini berjalan lancar dan memberikan manfaat yang diharapkan bagi proses demokrasi di indonesia.
pengesahan ruu pilkada menjadi undang-undang meski tanpa kehadiran ketua dpr ri puan maharani menandai langkah penting dalam reformasi sistem pemilihan kepala daerah di indonesia.
meskipun ada perbedaan pandangan di antara fraksi-fraksi di dpr, proses legislasi ini akan menjadi fokus perhatian dalam beberapa bulan ke depan.
kunjungan kerja puan maharani ke eropa menunjukkan bahwa meskipun ada perbedaan pendapat domestik, diplomasi internasional tetap menjadi prioritas dalam upaya memperkuat hubungan bilateral indonesia.
dengan kejelasan mengenai peran dan aturan baru dalam pemilihan kepala daerah, diharapkan bahwa proses pemilihan di masa depan akan lebih efisien dan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi yang kuat.

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Palembang Pos 31 Agustus 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan