Pidato Lengkap Presiden Jokowi Terkait RUU APBN 2025 dan Nota Keuangan
![](https://palpos.bacakoran.co/upload/9a11849a736632f22c80423cf50188be.jpg)
Presiden Joko Widodo (kedua kanan) bersama Menteri Pertahanan yang juga Presiden terpilih Prabowo Subianto (ketiga kanan) didampingi Ketua DPR Puan Maharani (kanan), Ketua MPR Bambang Soesatyo (atas, kedua kanan), dan Ketua DPD La Nyalla Mattalitti berswa-FOTO : ANTARA-
Ke delapan penguatan nasionalisme, demokrasi, serta penghormatan dan penegakan Hak Asasi Manusia;
Ketua, Pimpinan dan Anggota Dewan yang saya hormati,
RAPBN 2025 juga menekankan pada optimalisasi pendapatan, belanja yang berkualitas, dan pembiayaan yang inovatif.
Rasio perpajakan akan terus dioptimalkan untuk memperkuat ruang fiskal, dengan tetap menjaga iklim investasi, keberlanjutan dunia usaha, dan melindungi daya beli masyarakat.
Belanja akan dijaga benar-benar efisien dan produktif, agar selain mendukung program prioritas pemerintah, juga dapat menghasilkan multiplier effects yang kuat terhadap perekonomian.
Inovasi pembiayaan yang fleksibel dengan kehati-hatian yang tinggi akan terus ditingkatkan melalui Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), penguatan peran Lembaga Pengelola Investasi, serta pendalaman pasar keuangan.
Gambaran besar arsitektur RAPBN 2025 adalah sebagai berikut.
Belanja negara direncanakan sebesar Rp3.613,1 triliun yang terdiri dari, belanja pemerintah pusat sebesar Rp2.693,2 triliun, dan transfer ke daerah sebesar Rp919,9 triliun.
Anggaran pendidikan dialokasikan sebesar Rp722,6 triliun, yang dialokasikan untuk peningkatan gizi anak sekolah, renovasi sekolah, dan pengembangan sekolah unggulan serta perluasan program beasiswa, pemajuan kebudayaan, penguatan perguruan tinggi kelas dunia, serta untuk pengembangan riset.
Anggaran perlindungan sosial dialokasikan sebesar Rp504,7 triliun untuk mengurangi beban masyarakat miskin dan rentan, dan mengakselerasi pengentasan kemiskinan, yang dilakukan dengan lebih tepat sasaran, efektif dan efisien.
Anggaran kesehatan direncanakan sebesar Rp197,8 triliun, atau 5,5% dari belanja negara untuk peningkatan kualitas dan keterjangkauan layanan, percepatan penurunan stunting dan penyakit menular seperti TBC, serta penyediaan pemeriksaan kesehatan gratis.
Anggaran ketahanan pangan direncanakan sebesar Rp124,4 triliun yang diarahkan untuk mendukung peningkatan produktivitas, menjaga ketersediaan dan keterjangkauan harga pangan, perbaikan rantai distribusi hasil pertanian, serta meningkatkan akses pembiayaan bagi petani.
Pembangunan infrastruktur dianggarkan sebesar Rp400,3 triliun terutama untuk infrastruktur pendidikan dan kesehatan, infrastruktur konektivitas, infrastruktur pangan dan energi, serta keberlanjutan pembangunan IKN.
Anggaran transfer ke daerah direncanakan sebesar Rp919,9 triliun untuk meningkatkan sinergi kebijakan fiskal pusat dan daerah, harmonisasi belanja pusat dan daerah, serta mengurangi kesenjangan antardaerah dan memperkokoh kerjasama antardaerah.
Peningkatan Pendapatan Asli Daerah harus tetap memperhatikan iklim investasi, kemudahan berusaha, dan kesejahteraan masyarakat, serta penguatan akses dan kualitas layanan publik.