Merasa Dianaktirikan, Warga Minta Pemerataan Pembangunan
UNTUK mengetahui lebih jauh permasalahan yang dihadapi masyarakat yang ada didaerah pemilihannya, sejak tangal 6-13 Maret 2023, Anggota DPRD Sumsel asal daerah pemilihan VI, H M Giri Ramanda Nazaruddin Kiemas, bersilaturahmi dan mendengarkan secara langsung suara-suara pendukungnya di Kabupaten Muaraenim, dalam rangka reses tahap I tahun 2023.
Ditemui usai melaksanakan reses, HM Giri Ramanda mengatakan, ada banyak desa yang dia kunjungi sejak tanggal 6-13 maret ini, diantaranya di Kecamatan Muara Enim yang dipusatkan di Desa Lebak Emplas, Desa Tanjung Jati, dan Desa Muara Lawai.
Selain itu, politisi PDI Perjuangan ini juga melakukan dialog dengan warga di Desa Ujan Mas Kama kec. Ujan Mas, kemudian ke Kecamatan Gunung Megang yang dipusatkan di Desa Pajar Indah, Desa Bangun Sari, dan Desa Perjitao, kec. Gunung megang.
“Dari semua desa yang saya kunjungi. Aspirasi yang diampaikan warga hampir sama soal infrasatruktur, pertanian, perekonomian dan yang paling menonjol adalah masalah pembangunan yang tidak merata,” katanya.
Menurut penjelasan warga, program peambangunan yang dilakukan pemerintah setempat dinilai tiak merata. Sehingga ada daerah yang cemburu karena merasa dianaktirikan. Soalnya, ada daerah yang yang menurut mereka mendapat banyak perhatian dari pemerintah dan ada yang kurang diperhatikan.
“Oleh sebabitu, warga meminta pemerintah setempat memberikan perlakukan yang sama kepada setiap daerah dalam hal pembangunan,” katanya.
Tidak hanya itu, masyarakat juga mengeluhkan usulan-usulan mereka yang lama baru bisa direalisasikan, sehingga mereka menganggap pemerintah kurang responsif terhadap permasalahan masyarakat.
“Contoh yang menurut warga paling nyata adalah, perbaikan jembatan gantung di Ujan Mas yang sudah waktunya untuk direhab. Akan tetapi, permintaan itu tidak kunjung diakomodir, kalaupun dianggarkan besarannya sangat tidak sesuai dengan kebutuhan untuk rehab jembatan tersebut,’ jelasnya.
Kemudian, lanjut Giri, warga yang tinggal disepanjang jalan negara juga mengeluhkan tidak adanya selokan disepanajng jalan tersebut. Sehingga saat hujan tiba, air dari badan jalan masuk kepemukiman penduduk dan menimbulkan banjir.
Untuk itu, mereka memohon agar pemerintah pusat membangunkan selokan disepanjang jalan negara tersebut. Mengenai musibah yang terjadi di bantaran Sungai Lematang, warga setempat juga mengaku sangat khawatir akan mendapatkan musibah yang sama.
Oleh sebab itu, mereka yang tinggal disepanjang Sungai Lematang dan sungai-sungai lainnya, berharap pemerintah memasang bonjong, talud dan sebagainya, supaya dinding sungai tidak abrasi, dan membahayakan pemukiman penduduk.
“Pada kesempatan yang sama, warga juga minta pembangunan jalan poros, jalan desa, dan minta eskapator sehingga mereka bisa membuka lahan tanpa membakar,” jelasnya.
Menanggapi sederet keluhan dan usulan itu, Ketua DPD PDI P Sumsel ini membenarkan kalau usulan masyarakat kerap tidak masuk dalam musrenbang dan SIPD, sehingga anggota dewan baik kota maupun provinsi, tidak bisa memperjuangkannya.
“Maka yang harus kita lakukan saat ini adalah membina desa untuk membuat laporan secara berjenjang dengan benar. Agar apa yang mereka usulkan bisa masuk musrenbang dan SIPD. Selanjutnya anggota dewan bisa memperjuangkannya dianggaran,’ jelas Giri.
Giri sendiri mengaku, telah merangkum semua aspirasi masyarakat yang masuk saat reses, selanjutnya aspirasi itu diberikan ke Pemkab untuk dimasukan dalam musrenbang dan SIPD. “Selain itu, saya juga menyampaikan aspirasi ke balai besar jalan, maupun balai besar sungai mengenai usulan dan keluhan warga ini. Terutama soal pemasangan bronjong dan siring dijalan negara. Karena itu memang ranahnya balai besar,” jelas Giri.(del)
