Ketua MSI Pusat Soroti Cagar Budaya Palembang

Bangunan Balai Pertemuan yang merupakan cagar budaya di Kota Palembang tampak tidak terawat. Foto: dok Robby Palpos
Bangunan Balai Pertemuan yang merupakan cagar budaya di Kota Palembang tampak tidak terawat. Foto: dok Robby Palpos


PALEMBANG
– Persoalan cagar budaya Kota Palembang masih terus disorot sejumlah. Kondisi ini terjadi karena Pemkot Palembang kembali dituding tak ada perhatian terhadap cagar budaya.

Bahkan Pemkot dinilai membiarkan aset cagar budaya di Kota Palembang, salah satunya yang paling mencolok adalah keberadaan Balai Pertemuan yang berada dibelakang Kantor Pemkot Palembang yang kini kondisinya rusak parah.

Setelah sebelumnya sejumlah elemen masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Peduli Cagar Budaya (AMPCB) terus menyuarakan masalah yang hingga sekarang belum ada tindakan konkritnya tersebut, kali ini Ketua Masyarakat Sejarawan Indonesian(MSI)

Pusat yang juga Guru Besar Sejarah Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Bandung, Prof Dr Agus Mulyana, MHum menyuarakan bagaimana pentingnya melindungi cagar budaya di Kota Palembang.Menurut Agus Dinas Kebudayaan kota Palembang harus memiliki kepedulian bahwa konsep pembangunan tidak hanya dipahami sebatas kepentingan ekonomi .

“Justru cagar budaya sebagai suatu peninggalan sejarah atau peninggalan kebudayaan justru harus ditempatkan sebagai aset yang sesuatu yang bernilai yang bisa diolah secara ekonomi, jadi jangan lihat fisiknya jadi harus di balik, bagaimana nilai menjadi sesuatu yang menjadi sebuah aset ekonomi, bukan materinya,” kata Agus, usai menjadi narasumber dalam Kuliah Umum dengan tema Profesi dan Kompetensi Pendidikan Sejarah di Era Society 5.0. Kegiatan dipusatkan di Aula FKIP KM 5 Palembang, Kamis (23/2).

Dikatakannya, cagar budaya kalau melihat fisiknya tidak menarik menurutnya pendapat seperti ini salah. Karena kata Agus, masyarakat dimanapun tidak boleh melupakan sejarah.

“Bahwa kita hari ini (23/2), kita seperti ini, ini merupakan bagian perjalanan masa lalu. Jadi jangan ada keterputusan historis berdampak kepada kurangnya pembangunan kesadaran sejarah , jadi bagaimanapun Dinas Kebudayaan kota Palembang harus harus punya fungsi membangun sejarah kepada masyarakat, jadi disini unsur pendidikan di pahami kesitu, jadi pendidikan bagi masyarakat,” ucapnya.

Dikatakan Agus bagaimana masyarakat bisa mencintai tentang masa lalunya sehingga otomatis akan mencintai kota sendiri, itu yang harus dibangun.

Selain itu menurutnya masyarakat harus terus mendorong terutama elemen-elemen, komunitas-komunitas apalagi di era keterbukaan , di era tehnologi informasi yang begitu dahsyat menyebar, ini menurutnya menjadi potensi untuk memberikan tekanan kepada masyarakat sehingga membangun sebuah opini kepada masyarakat dengan opini ini memberikan tekanan kepada pemerintah.(rob)