Guru Ponpes Minta Diakomodir Dalam PPPK
SEPERTI halnya guru honor di sekolah-sekolah umum yang telah banyak diangkat menjadi ASN ataupun PPPK.
Tenaga pengajar di pondok pesantren, juga berharap mendapatkan perhatian yang sama dari pemerintah, yakni diakomodir dalam pengangkatan PNS atau PPPK.
Permintaan ini disampaikan para ustad dan ustazah disemua pondok pesantren, yang dikunjungi Firdaus, SH, Anggota DPRD Sumsel Asal Dapil VI, saat melakukan reses tahap I dari tanggal 6-13 Maret 2023.
Ditemui usai reses, Firdaus mengatakan selama masa reses dirinya bersilaturahmi dan berdialog dengan warga maupun lembaga pendidikan yang ada di wilayah dapil VI, diantaranya di Desa Ujan Mas Ulu Kecamatan Ujan Mas, dan Desa Dalam Kecamatan Belimbing.
Selain itu, anggota Fraksi PKS DPRD Sumsel ini juga mendengarkan aspirasi santri dan ustad/ustazah yang ada di Pondok Pesantren Almuzakir di Desa Ujan Mas, Pondok Pesantren Ibadurohman di Muarenim dan Ponpes Syuratul Islam di Gelumbang.
“Di setiap titik lokasi saya melakukan dialog, sekaligus menyerap keluhan warga. Untuk diponpes, aspirasi yang mereka sampaikan relatif sama yakni para ustad/ustazah minta diakomodir dalam penerimaan CPNS maupun PPPK dan pemberian insentif, seperti tenaga pengajar lain, yang ada disekolah umum,” ujar Firdaus.
Sedangkan pihak pondok mengharapkan dukungan pemerintah terhadap usaha mereka untuk mencerdaskan anak bangsa, dengan cara membuat pergub ponpes, mengalokasikan sebagian kecil anggaran untuk membangun ruang belajar, labor dan prasarana lainnya yang dibutuhkan pondok. Termasuk penambahan biaya untuk konsumsi dan asupan gizi bagi para santri.
Selain menyerap aspirasi di ponpes, Firdaus juga menyempatkan diri bersilaturahmi dan berkunjung dengan warga, tokoh masyarakat, tokoh agama dan lainnya di Desa Ujan Mas, Kecamatan Ujan Mas dan Desa Dalam, Kecamatan Belimbing.
“Di Ujan Mas, warga minta dibangunkan gedung PKK, lampu jalan, jalan usha tani, traktor besar, dan minta bantuan eskapator untuk membuka lahan agar tidak melakukan pembakaran,” katanya.
Selain itu, warga juga minta agar perusahaan yang ada di wilayah itu seperti, PT Cifu, PT Medco dan lainnya bisa mengakomodir anak muda dan para sarjana yang ada disekitar perusahaan, untuk direkrut mejadi karyawan profesional.
“Kalau kemampuan mereka dinilai kurang. Pihak perusahaan kan bisa memberikan pendidikan atau pelatihan,” katanya
Sedangkan di Desa Dalam, aspirasi yang diampaikan adalah minta pagar sekolah SMK, pembangunan siring di bahu kiri dan kanan jalan, lampu jalan, dan normalisasi danau yang ada di wilayah itu, untuk mengantisipasi bajir sekaligus menjadi sentra objek wisata.
Menanggapi aspirasi tersebut, Firdaus mengatakan semua usulan yang disampaikan warga telah dicatat dan akan disampaikan kepada Gubernur Sumsel untuk ditindaklanjuti. Baik melalui APBD ataupun dana bangub.
Termasuk aspirasi para Ustad/ustazah ponpes yang minta direkrut dalam penerimaan PPPK, insentif dan bantuan meubealir ponpes.
Dijelaskan Firdaus, sebetulnya Sumsel telah mempunyai payung hukum untuk memberikan bantuan kepada pondok pesantren, yaitu perda Pondok Pesantren. Akan tetapi, sampai saat ini perda itu belum bisa diterapkan, karena pergub nya belum ada.
Berkenaan dengan banyaknya aspirasi yang keluhan para pencetak generasi yang cerdas dan berakhlak mulia ini, maka dia dan semua ponpes yang ada, mendesak pemprov segera menyelesaikan pergub ponpes, agar mereka bisa lebih maksimal dalam membantu pemerintah melaksanakan amanah UUD 1945 yakni mencerdaskan anak bangsa. (del/adv)
