Dipertimbangkan Lagi

Askweni – Anggota DPRD Sumsel 

KEPUTUSAN pemerintah menetapkan BPIH sebesar 49,8 juta dinilai anggota DPRD Sumsel, Askweni masih terlalu tinggi.

“Sebetulnya kita tidak boleh menyebut biaya haji ini tinggi. Karena ini untuk ibadah, maka berapapun biayanya harus diterima. Apalagi haji itu diwajibkan bagi orang yang mampu, maka tidak boleh mengeluh soal biaya,” ujarnya.

Namun karena tidak semua jemaah yang berangkat itu orang kaya, maka saat pemerintah menetapkan biaya haji sangat tinggi, maka ada banyak jemaah yang telah terdaftar terancam mundur karena tidak bisa menambah biaya.

Nah, keputusan pemerintah menetapkan dana haji Rp 49.8 juta ini sebetulnya sudah lumayan pas. Karena ada penurunan hingga Rp 20 juta dari yang diusulkan.

Akan tetapi, dengan kondisi perekonomian masyarakat yang belum sepenuhnya pulih, adanya penurunan biaya haji dari perintah Arab Saudi ditambah panjangnya antrean pemberangkatan haji. Maka tidak seharusnya pemerintah menaikkan ibadah haji. Tetapi cukup disamakan dengan tahun sebelumnya yakni Rp 38 juta lebih.

“Setahu saya, antrian haji ini sangat panjang, bahkan di kota-kota besar antreannya sampai 20 tahun lebih. Itu artinya ada banyak dana haji yang bisa dikelola oleh PBKH, untuk diambil bagi hasilnya, yang nantinya bisa digunakan untuk menutupi kenaikan ibadah haji,” jelasnya.

Oleh sebab itu, bila masih memungkinkan dirinya minta pemerintah membatalkan kenaikan biaya haji.

Apalagi kebiasaan orang kita, saat menunaikan ibadah haji, mereka tidak hanya mengeluarkan biaya untuk berangkat saja, tetapi ada syukuran untuk berangkat, syukuran saat pulang, bagi bagi oleh oleh dan masih banyak lagi lainnya, yang semuanya butuh biaya.

“Jadi, mohon dipertimbangkan lagi,” katanya. (del)