“Proyek OSWA saat ini berada dalam fase eksplorasi awal. Kita harapkan dalam beberapa tahun mendatang dapat ditemukan cadangan migas yang signifikan bagi perekonomian Aceh,” ungkap Nasri.
Penetapan administratif keempat pulau oleh Kemendagri dikhawatirkan memiliki implikasi terhadap pengelolaan wilayah perairan dan sumber daya alam strategis, termasuk potensi migas dan sektor perikanan.
Pemerintah Aceh telah menyatakan akan mengkaji keputusan tersebut secara menyeluruh dari aspek hukum, historis, dan teknis.
DPR Aceh bahkan telah menjadwalkan rapat koordinasi lintas sektor untuk membahas langkah-langkah konstitusional dan administratif yang dapat diambil guna mengembalikan status keempat pulau tersebut ke dalam wilayah Provinsi Aceh.
Meski potensi migas menjadi sorotan, BPMA menekankan bahwa pendekatan eksplorasi dan pemanfaatan sumber daya migas harus tetap memperhatikan prinsip keberlanjutan lingkungan dan konservasi sumber daya alam.
“Aceh sebagai wilayah dengan keistimewaan dan kekhususan harus memanfaatkan sumber daya secara bijaksana, memperhatikan aspek sosial, ekologis, dan ekonomi jangka panjang,” jelas Nasri.
Dia menambahkan bahwa BPMA siap mendampingi setiap proses validasi data migas di wilayah perbatasan tersebut, baik melalui kolaborasi dengan instansi pusat maupun mitra swasta yang memiliki kompetensi teknis.
Polemik status empat pulau di wilayah Aceh Singkil bukan hanya persoalan administratif, tetapi juga menyangkut kedaulatan pengelolaan sumber daya alam dan hak wilayah.
Meskipun belum ada indikasi pasti tentang kandungan migas di keempat pulau tersebut, potensi kedekatannya dengan wilayah kerja Blok Singkil membuatnya tetap menjadi perhatian strategis.
Pemerintah Aceh dan BPMA berkomitmen untuk menyelesaikan polemik ini dengan mengedepankan dialog, data ilmiah, serta jalur hukum yang sah.
Sementara itu, keberlanjutan eksplorasi di Blok Singkil tetap berjalan sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan energi nasional dari wilayah barat Indonesia.