JAKARTA – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya Sugiarto, menegaskan bahwa digitalisasi pemerintahan merupakan elemen krusial dalam menciptakan birokrasi yang efisien, transparan, dan partisipatif.
Hal ini ia sampaikan dalam Kuliah Umum Nasional bertajuk “Transformasi Digital Government Menuju Indonesia Emas 2045” di Universitas Pasundan (Unpas), Bandung, Rabu (4/6).
Menurut Bima, digitalisasi tidak sekadar soal teknologi, namun menyangkut transformasi budaya kerja dan sistem tata kelola birokrasi.
BACA JUGA:Surat Pemakzulan Gibran Belum Dibahas MPR
BACA JUGA:DPR Kawal Kasus Gagalnya Haji Furoda
“Digitalisasi untuk efisiensi, transparansi, dan partisipasi,” ujarnya. Ia menambahkan bahwa sistem pemerintahan yang terintegrasi secara digital dapat mempercepat pelayanan publik sekaligus meminimalisasi ruang penyalahgunaan wewenang.
Pemerintah, katanya, telah menyusun berbagai peta jalan digital guna memastikan pelayanan publik yang akuntabel dan inklusif.
Salah satunya adalah penerapan Identitas Kependudukan Digital (IKD) yang mengintegrasikan layanan lintas instansi dalam satu platform. Langkah ini tidak hanya memudahkan masyarakat, tapi juga memperkuat akuntabilitas aparatur.
BACA JUGA:Kemendagri Dorong Optimasi Sawah Tadah Hujan
BACA JUGA:DPR Beri Tenggat Dua Hari ke Kemenag Soal Puncak Haji
Bima juga menyoroti pentingnya edukasi dan evaluasi dalam membangun ekosistem digital. Ia mendorong pemerintah daerah agar proaktif beradaptasi terhadap perkembangan teknologi. “Jangan sampai pemda tertinggal,” tegasnya.
Mengutip pengalamannya sebagai Wali Kota Bogor, Bima mendorong keterbukaan APBD demi pengawasan publik. “Besok kita buka APBD untuk publik. Kalau ada yang aneh, silakan ditanggung sendiri,” kenangnya.
Ia juga mengapresiasi daerah seperti Surabaya dan Sumedang yang telah sukses membangun ekosistem digital. Di Sumedang, penggunaan teknologi gelang pintar untuk memantau kesehatan ibu hamil dan pencegahan stunting menjadi contoh nyata manfaat digitalisasi.
BACA JUGA:Reshuffle Menteri Merupakan Hak Prerogatif Presiden
BACA JUGA:Keakraban Prabowo dan Megawati sebagai Cermin Kenegarawanan