Dikatakan Thamrin, memang betul dari sudut pandang keuangan pemerintah atau penyedia layanan transportasi, pencabutan subsidi mungkin diperlukan untuk memastikan keberlanjutan dan efisiensi operasional, seperti pendanaan layanan transportasi umum seringkali menjadi tantangan, dan pencabutan subsidi dapat menjadi cara untuk mengatasi masalah keuangan.
“Tapi pertimbangan tujuan dan kepentingan public harus tetap dikedepankan. Pencabutan secara tiba-tiba tidak saja membuat masyarakat enggan untuk menggunakan transportasi umum tetapi juga membuat tujuan dari kebijakan subsidi tersebut tidak saja gagal tetapi juga berantakan karena ikhtiar yang sudah dilakukan untuk mengajak Masyarakat menggunakan LRT dan memanfaatkan transportasi umum terutama feeder menjadi berantakan,” tandasnya.
Oleh sebab itu sambung Thamrin, deyogyanya pemerintah tidak begitu saja memutus subsidi tanpa mempertimbangkan kemampuan dan kesediaan masyarakat untuk membayar (ability and willingness to pay) yang menjadi salah satu dasar penting untuk mengajak masyarakat berpindah dari kendaraan pribadi ke kendaraan umum.
“Masih ada waktu untuk mempertimbangkan hal ini dan diharapkan tidak dilakukan secara mendadak.
Kalau pun Kementerian perhubungan memang dalam strategi kebijakannya tidak bermaksud memberikan subsidi secara terus menerus misalnya, maka layak untuk dipertimbangkan beban subsidi tersebut dialihkan ke pemerintah daerah,” ujarnya. (rob/nik/tim/ant)