Desak Agar Putra-Putri Adat Dipekerjakan : 2 LSM di Prabumulih Gelar Aksi Unjuk Rasa !

PRABUMULIH, KORANPALPOS.COM - Ratusan pemuda yang tergabung dalam 2 Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Aliansi Prabumulih Menggugat (APM) dan Forum Komunikasi Pemuda Prabumulih (FKPP) menggelar aksi unjuk rasa di depan Simpang 4 Bawah Kemang, tepatnya di depan kantor Pertamina Hulu Rokan Zona 4, yang sebelumnya dikenal sebagai kantor Pertamina Asset 2. 

Aksi yang berlangsung pada Selasa, 4 Juni 2024 ini menarik perhatian masyarakat dan pihak berwenang, mengingat isu yang diangkat menyentuh hak-hak tenaga kerja lokal. Aksi unjuk rasa ini mendapat pengamanan ketat dari jajaran Polres Prabumulih dan sekuriti Pertamina. Para pengunjuk rasa menuntut agar PT PDSI (Pertamina Driling Service Indonesia) memberikan kesempatan kerja bagi putra-putri adat yang berdomisili di area operasional PT PDSI.

"Kami dari APM dan FKPP menuntut hak-hak putra lokal dan putra-putri adat yang selama ini tidak tersentuh untuk dipekerjakan atau dilibatkan sebagai tenaga kerja di PT PDSI," ungkap Adi Susanto SE, Ketua APM.

Setelah melakukan orasi selama sekitar 15 menit, para pengunjuk rasa ditemui oleh Erwin Hendra Putra, Comrel dan CID Prabumulih Field. Dalam upaya mencari solusi, pihak PHR Zona 4 mengajak perwakilan pengunjuk rasa untuk masuk ke kantor PHR Zona 4 guna dimediasikan dengan pihak PT PDSI.

BACA JUGA:Respon Keluhan Masyarakat : Ini yang Dilakukan Komisi 3 DPRD Prabumulih

BACA JUGA:385 Calon Haji Muara Enim Dilepas ke Tanah Suci

Pertemuan yang berlangsung selama sekitar dua jam tersebut membuahkan hasil yang positif. Para perwakilan pengunjuk rasa keluar dari gedung dengan senyum di wajah mereka, menandakan keberhasilan negosiasi mereka.

"Hasil pertemuan tadi sudah ada kesepakatan, PT PDSI akan mendata area kerja mereka dan selanjutnya akan melibatkan putra-putri lokal dan adat untuk dipekerjakan," ujar Adi Susanto kepada media.

Ketika ditanya mengenai kuota khusus yang diberikan kepada putra-putri lokal, Adi Susanto menegaskan bahwa hal tersebut tidak boleh dipublikasikan untuk menjaga keadilan dan menghindari kecemburuan sosial. "Pada intinya, kita sudah sepakat dan kita sudah diakomodir apa yang kita tuntut," tegasnya, seraya menambahkan bahwa APM dan FKPP akan melakukan rapat internal guna membahas pembagian jatah tenaga kerja agar tidak menimbulkan kecemburuan.

Sementara itu, pihak PT PDSI belum dapat dikonfirmasi terkait pernyataan resmi mengenai hasil pertemuan tersebut. Namun, Erwin Hendra Putra dari Comrel dan CID Prabumulih Field menegaskan bahwa pihak PHR Zona 4 hanya bersifat sebagai mediator dalam pertemuan ini. "Kami hanya memediasi antara rekan-rekan APM dan FKPP dengan PT PDSI. Di antara mereka sudah ada kesepakatan," ucapnya singkat. (abu)