Prabowo Hadiri KTT Dewan Perdamaian AS
Juru Bicara Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI Vahd Nabyl A. Mulachela berbicara dalam media gathering di Jakarta, Selasa (10/2/2026).-Foto: Antara-
JAKARTA - Presiden RI Prabowo Subianto dipastikan akan ambil bagian dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) perdana Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BoP) yang dijadwalkan berlangsung di Amerika Serikat pada 19 Februari 2026.
Kehadiran kepala negara dalam forum internasional tersebut dinilai sebagai langkah strategis Indonesia untuk terlibat langsung dalam pembentukan arah kebijakan lembaga baru yang berfokus pada penyelesaian konflik global.
Juru Bicara Kementerian Luar Negeri RI, Vahd Nabyl A. Mulachela, menyampaikan bahwa Presiden telah menerima undangan resmi untuk menghadiri rapat pertama BoP.
BACA JUGA:DPR Dorong Batam Manfaatkan Peluang Singapura
BACA JUGA: Wabup Muba: Hasil Pemeriksaan Jadi Bahan Evaluasi dan Penyempurnaan Tata Kelola Keuangan Daerah
“Presiden Prabowo Subianto direncanakan hadir dalam KTT Dewan Perdamaian di Amerika Serikat,” ujar Nabyl dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu.
Menurut Nabyl, partisipasi Presiden mencerminkan keseriusan Indonesia dalam mengambil peran aktif sejak awal pembentukan Dewan Perdamaian.
Forum tersebut diharapkan menjadi wadah kolaborasi antarnegara dalam merumuskan langkah konkret guna mendorong stabilitas dan penyelesaian konflik di berbagai kawasan dunia.
BACA JUGA: Wabup Muba: Hasil Pemeriksaan Jadi Bahan Evaluasi dan Penyempurnaan Tata Kelola Keuangan Daerah
BACA JUGA:Pemulihan Pascabencana Sumatera Hampir Rampung
Isu Palestina dipastikan menjadi salah satu perhatian utama Indonesia dalam pertemuan tersebut.
Pemerintah, kata Nabyl, akan terus menyuarakan dukungan terhadap perjuangan rakyat Palestina, termasuk mendorong percepatan rekonstruksi di Jalur Gaza yang terdampak konflik berkepanjangan.
“Indonesia konsisten memperjuangkan pemulihan Gaza dan mendorong terciptanya perdamaian yang adil serta berkelanjutan melalui solusi dua negara,” tegasnya. Sikap ini, lanjutnya, sejalan dengan amanat konstitusi dan aspirasi masyarakat Indonesia yang mendukung kemerdekaan Palestina.