Kemendagri Minta Pemda Implementasikan BLUD : Dorong Mutu Layanan Publik

KORANPALPOS.COM - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) meminta pemerintah daerah (pemda) untuk mengimplementasikan badan layanan umum daerah (BLUD) secara efektif guna mendorong peningkatan mutu pelayanan publik di daerah.

Hal tersebut disampaikan Plh. Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuda Kemendagri Horas Maurits Panjaitan dalam acara Bimbingan Teknis (Bimtek) Praktik Pembagian Jasa Pelayanan di Rumah Sakit Berbasis Kinerja dan Kebersamaan di Jakarta, Rabu (22/1).

Maurits menegaskan bahwa Kemendagri berkomitmen meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mendukung layanan kesehatan yang berkelanjutan, bermutu, dan kompetitif.

BACA JUGA:Full Masukan dari Masyarakat : DPR Pastikan Pengusulan RUU Minerba

BACA JUGA:Akhirnya APBD OKU Tahun Anggaran 2025 Disahkan

"Upaya ini dengan tetap memperhatikan efektivitas, efisiensi, transparansi, serta asas keadilan, kepatutan, dan manfaat sesuai dengan praktik bisnis yang sehat," kata Maurits dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (23/1).

Untuk itu, dia berharap pengelolaan BLUD dapat bertransformasi menuju arah yang lebih baik dengan menghadirkan layanan yang berkualitas dan berkelanjutan (sustainable).

Plh. Dirjen Bina Keuda Kemendagri ini juga mendorong penerapan prinsip efisiensi, value for money, pengembangan sumber daya manusia yang profesional dan kompeten, serta penguatan inovasi, kreativitas, dan semangat kewirausahaan dalam pengelolaan layanan.

BACA JUGA:DPR Setujui Kepala Daerah tak Bersengketa Dilantik 6 Februari 2025

BACA JUGA:Bahas Kerjasama Militer dengan Menhan China

Maurits memandang perlu kesamaan persepsi dalam implementasi BLUD, khususnya dalam pemahaman teknis melalui pendampingan, asistensi, dan sosialisasi berbagai pedoman pengelolaannya.

Selain itu, memperbaiki tata kelola keuangan guna meningkatkan pelayanan terbaik sehingga mampu bersaing dan makin kompetitif," ujarnya.

Oleh karena itu, dia menilai kegiatan ini penting untuk meningkatkan pengelolaan BLUD di sektor kesehatan agar lebih efektif, efisien, akuntabel, dan berdaya saing.

BACA JUGA:Tak Ada Perlakuan Khusus : Presiden Prabowo Peringatkan Pengusaha