Pelamar PPPK Khawatirkan Keterlambatan Pembuatan MCU

KORANPALPOS.COM - Sebagian Calon PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja), khawatirkan tidak lulus akibat keterlambatan pemberkasan.

Pasalnya, waktu yang diberikan pemerintah untuk pemberkasan sangat mepet sehingga membludak dan terancam penyelesaiannya tidak tepat waktu.

"Saya sudah mendaftar lewat online, tetapi baru bisa dilayani bebqqerapa hari kemudian, sedangkan waktu semakin sedikit dan banyak yang harus dilengkapi," ujar salah satu calon PPPK Muara Enim yang enggan namanya disebutkan, Minggu 12 Januari 2025.

Menurutnya, semenjak ia dinyatakan lulus sebagai calon tenaga PPPK di Kabupaten Muara Enim, ia pun langsung mengurus seluruh perlengkapan dan pemberkasan seperti ijazah, akte kelahiran, surat nikah, SKCK, MCU Surat Keterangan Sehat (Jasmani), Keterangan Sakit Jiwa (Rohani), Keterangan Bebas Narkoba. 

BACA JUGA:Bhabinkamtibmas Polsek Gelumbang Sosialisasikan Bahaya Judi Online

BACA JUGA:Diguyur Hujan Lebat : Terjadi Longsor Susulan di SDT Muaraenim !

Semuanya harus berjuang sebab dibatasi dalam pengurusan seperti SKCK hanya bisa 100 orang perhari, MCU 300 orang perhari, sedangkan pelamarnya ribuan dari Kabupaten Muara Enim saja, belum ditambah dari Kabupaten /Kota di Sumsel.

"Kalau untuk SKCK saya sudah selesai, yang masih terkendala untuk MCU sebab harus antri meski sudah mendaftar dan ditentukan tanggalnya," pungkasnya.

Sesuai dengan petunjuk, lanjutnya, untuk guru paling lambat untuk melengkapi pemberkasan pada tanggal 30 Januari 2025, sedangkan untuk tenaga tekhnis paling lambat tanggal 24 Januari 2025.

Sebab untuk MCU tersebut tidak semua Rumah Sakit bisa membuatnya hanya rumah sakit tertentu sehingga membludak.

BACA JUGA:PDAM Tirta Raja Bebaskan Denda Tunggakan Pelanggan

BACA JUGA:Harga Bawang di OKU Bertahan Rp50 Ribu per Kilogram

"Kalau daerah RSUD dr HM Rabain Muara Enim, selebihnya ada di Palembang. Rumah Sakit daerah lain yang belum bisa memberikan pelayanan MCU, otomatis banyak yang ke Muara Enim seperti Pagar Alam, Empat Lawang, Lahat, Pali, dan lain-lain sehingga tambah membludak. Jadi kami ingin ada kebijakan jika ada keterlambatan pemberkasan," harapnya.

Ketika dikonfirmasi ke Kepala BKPSDM Muara Enim Harson Sunardi, menanggapi keluhan tersebut tentu akan menjadi perhatian dan pihaknya akan berkoordinasi dengan BKN Pusat.