Soal Rekomendasi Bawaslu: Pejabat Walikota Lubuklinggau Tegaskan Hal Ini

Reporter: Maryati |

Editor: Robiansyah |

Rabu , 04 Sep 2024 - 17:34

Kantor Bawaslu Lubuklinggau. Foto: Dokumen palpos--

LUBUKLINGGAU, KORANPALPOS.COM - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Lubuklinggau bakal serahkan langsung rekomendasi sanksi dugaan pelanggaran netralitas dan pelanggaran kode etik dua Aparat Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) setempat ke Pejabat (Pj) Walikota.

Namun saat ini hasil pleno terkait isi rekomendasi sanksi tersebut masih dikoordinasikan Bawaslu Kota Lubuklinggau dengan Bawaslu Provinsi.

"Saat ini isi rekomendasinya sedang dikoordinasikan ke Provinsi apakah akan ditembuskan ke BKN atau cukup ke Pj Walikota saja," ungkap Ketua Bawaslu Lubuklinggau Dedi Karema Jaya (DKJ), Rabu 4 September 2024.

Selanjutnya, hasil dari koordinasi dengan Bawaslu Provinsi baru akan diserahkan kepada yang berwenang.

"Kemungkinan Jumat, 6 September nanti baru akan diserahkan kepada Pj Walikota," ujarnya.

Terpisah Pj Walikota Lubuklinggau H Trisko Defriansyah, ketika dihubungi menjelaskan bahwa dirinya sedang dinas luar (DL) di Jakarta. Terkait adanya rekomendasi dari Bawaslu yang berhubungan dengan dugaan pelanggaran netralitas dan pelanggaran kode etik ASN, belum sampai ke tangannya.

Kendati demikian, dikatakan Trisko, bila memang ada rekomendasi dari Bawaslu Lubuklinggau tentu pihaknya akan mempelajari terlebih dahulu isi rekomendasi tersebut.

"Rekom akan kita teruskan, akan kita pelajari konsultasikan ke yang lebih atas. Kita kan ada KASN, BKN, Menpan-RB," kata Trisko.

Soal tindak lanjut dari rekomendasi tersebut, ditegaskan Trisko dia harus tahu terlebih dahulu isi rekomendasi dari Bawaslu.

Sebab aturan tentang pemilu itu yang paham dan yang mempelajarinya orang Bawaslu dan KPU sendiri.

soal rekomendasi bawaslu:  pejabat walikota lubuklinggau tegaskan hal ini                            lubuklinggau, koranpalpos.com -  badan pengawas pemilihan umum (bawaslu) kota lubuklinggau bakal serahkan langsung  rekomendasi sanksi dugaan pelanggaran netralitas dan pelanggaran kode etik dua aparat sipil negara (asn) di lingkungan pemerintah kota (pemkot) setempat ke pejabat (pj) walikota. 
namun saat ini hasil pleno terkait isi rekomendasi sanksi tersebut masih dikoordinasikan bawaslu kota lubuklinggau dengan bawaslu provinsi.
"saat ini isi rekomendasinya sedang dikoordinasikan ke provinsi apakah akan ditembuskan ke bkn atau cukup ke pj walikota saja," ungkap ketua bawaslu lubuklinggau dedi karema jaya (dkj), rabu 4 september 2024. 
selanjutnya, hasil dari koordinasi dengan bawaslu provinsi baru akan diserahkan kepada yang berwenang. 
baca juga:program rtlh : dandim 0402/oki lakukan peletakan batu pertama
baca juga:lagi, richard cahyadi ditetapkan tersangka kasus gratifikasi dan tppu 
"kemungkinan jumat, 6 september nanti baru akan diserahkan kepada pj walikota," ujarnya. 
terpisah pj walikota lubuklinggau h trisko defriansyah, ketika dihubungi menjelaskan bahwa dirinya sedang dinas luar (dl) di jakarta. terkait adanya rekomendasi dari bawaslu yang berhubungan dengan dugaan pelanggaran netralitas dan pelanggaran kode etik asn, belum sampai ke tangannya. 
kendati demikian, dikatakan trisko, bila memang ada rekomendasi dari bawaslu lubuklinggau tentu pihaknya akan mempelajari terlebih dahulu isi rekomendasi tersebut. 
"rekom akan kita teruskan, akan kita pelajari konsultasikan ke yang lebih atas.  kita kan ada kasn, bkn, menpan-rb," kata trisko.
baca juga:pn palembang gelar sidang perdana kasus korupsi internet desa di musi banyuasin
baca juga:atasi karhutlah di sungai rotan : pj bupati minta intensifkan waterbombing !
soal tindak lanjut dari rekomendasi tersebut, ditegaskan trisko dia harus tahu terlebih dahulu isi rekomendasi dari bawaslu.
sebab aturan tentang pemilu itu yang paham dan yang mempelajarinya orang bawaslu dan kpu sendiri.
"undang-undang pemilu inikan lex spesialis, jadi tidak sama dengan undang-undang yang lain," kata trisko.
untuk itu pihaknya perlu mempelajari rekomendasi dari bawaslu itu sendiri, terus apa yang seharusnya dilakukan jika memang itu tidak diperbolehkan.
baca juga:asn dua kali mangkir dari bawaslu : pejabat walikota lubuklinggau akan dapat rekomendasi sanksi !
baca juga:inspektorat sumsel minta pj bupati periksa sekda oku
sebagai langkah antisipasi hal serupa tidak kembali terjadi, trisko mengimbau kepada asn yang keluarganya ikut dalam pencalonan ini (kepala daerah) agar mengikuti rambu-rambu yang sudah ada. 
"saya sudah berulang-ulang menyampaikan tentang surat keputusan bersama (skb) tiga menteri, edaran mendagri juga sudah ada," tegas trisko.
sebagai asn dikatakan trisko, seharusnya menjadi teladan bagi yang lain. "asn yang ada hubungan kekeluargaan dengan calon tetap menjaga etika bagaimana pilkada dengan santun agar dapat berlangsung dengan baik," tuturnya. 
trisko juga menyarankan agar asn mempelajari aturan yang berlaku, bukan sebaliknya mencari celah. karena kalau dicari-cari celah pasti ada saja celahnya.
baca juga:pemkot prabumulih dapat reward dana insentif fiskal rp 5,7 miliar !
baca juga:34 perawat gigi muara enim ikuti diklat kompetensi perawat gigi
 "sebaiknya hindari wilayah abu-abunya," tegasnya.
seperti diketahui sebelumnya, bawaslu kota lubuklinggau menemukan adanya dugaa pelanggaran netralitas asn dan pelanggaran kode etik asn yang dilakukan dua pejabat di dilingkungan pemerintah kota (pemkot) lubuklinggau.
dugaan pelanggaran itu terjadi saat acara deklarasi dan pendaftaran pasangan kandidat walikota dan wakil walikota lubuklinggau, h rodi wijaya dan h imam senen, di gedung taman olahraga megang (tom) dan kpu kota lubuklinggau.
akibatnya, adanya dugaan pelanggaran itu bawaslu kota lubuklinggau memanggil kedua pejabat tersebut yang juga istri dari pasangan kandidat walikota dan wakil walikota lubuklinggau. 
namun dua kali pemganggilan keduanya tidak hadir dengan alasan sedang dinas luar.